Bioetanol untuk Kurangi Polusi dan Hemat Anggaran Kesehatan

| PENAMARA . ID

Rabu, 10 Juli 2024 - 19:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sumber Gambar : https://maritim.go.id/category/foto

Sumber Gambar : https://maritim.go.id/category/foto

PENAMARA.ID – Pemerintah akan mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa penggunaan bioetanol bertujuan untuk mengurangi polusi. Selain itu, bahan bakar alternatif ini memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih rendah.

“Kandungan sulfur pada bensin mencapai 500 ppm. Kami ingin menguranginya menjadi 50 ppm. Saat ini, Pertamina sedang memprosesnya,” kata Luhut melalui unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan pada Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Luhut, dengan kadar sulfur yang rendah, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dapat berkurang. Selain itu, hal ini juga berdampak pada efisiensi anggaran. “Pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa dihemat hingga Rp38 triliun,” tambahnya.

Ilustrasi pengisian bahan bakar | Sumber: Disway.id

Terkait penggunaan bioetanol, sebelumnya Presiden Jokowi telah membentuk Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Presiden juga menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai ketua. Salah satu tugas satgas ini adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Atas kepercayaan dari Presiden Jokowi, Bahlil berjanji akan mempercepat fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Bahlil mengatakan bahwa ada empat klaster wilayah seluas lebih dari 2 juta hektare yang akan menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol. Luas klaster satu dan dua, kata dia, sekitar 1 juta hektare. Sementara klaster tiga memiliki luas sekitar 504.373 hektare dan klaster empat seluas kurang lebih 400 ribu hektare.


Artikel Tekait : Wantimpres jadi DPA, Upaya Sesuaikan Pendukung Prabowo?

Penulis : Ari Sujatmiko

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Di Bawah Bayang-Bayang Rezim Prabowo dan Rule of Law yang Tersandera
Makan Bergizi Gratis yang Tak Pernah Bergizi dan Gratis; Proyek Bengis Pemerintahan Prabowo-Gibran
Kenaikan Anggaran Program MBG; Urgensi atau Ambisi Belaka?
Rakyat yang Menanggung, Negara yang Menghitung
Tiga Provinsi Terendam, Pemerintah Bilang Belum Tetapkan Bencana Nasional
Retorika Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran; dari Janji ke Realisasi menuju Stagnasi
Krisis BBM Swasta; Rapuhnya Sistem Pengelolaan Energi Kita
DPR Bikin Emosi: Kok Bisa Orang-Orang ‘Kualitas Rendahan’ Duduk di Senayan?

Berita Terkait

Selasa, 10 Februari 2026 - 22:41 WIB

Di Bawah Bayang-Bayang Rezim Prabowo dan Rule of Law yang Tersandera

Sabtu, 7 Februari 2026 - 04:01 WIB

Makan Bergizi Gratis yang Tak Pernah Bergizi dan Gratis; Proyek Bengis Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jumat, 9 Januari 2026 - 00:04 WIB

Kenaikan Anggaran Program MBG; Urgensi atau Ambisi Belaka?

Kamis, 25 Desember 2025 - 00:11 WIB

Rakyat yang Menanggung, Negara yang Menghitung

Jumat, 28 November 2025 - 19:40 WIB

Tiga Provinsi Terendam, Pemerintah Bilang Belum Tetapkan Bencana Nasional

Berita Terbaru