Ahmad Dhani dan Naturalisasinya: sebuah Keblingeran?

| PENAMARA . ID

Rabu, 26 Maret 2025 - 01:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

Siapa yang tak kenal Ahmad Dhani, sang musisi sekaligus anggota komisi X DPR RI dari partai Gerindra, yang juga baru-baru ini menjadi sorotan publik karena sebuah pernyataan yang cukup kontroversi ia lontarkan pada rapat di DPR soal naturalisasi. Ungkapan yang mengandung kontroversial tersebut mengundang banyak reaksi, tidak hanya dari kalangan feminis namun juga dari masyarakat yang peka terhadap isu gender. Beberapa pihak menilai pernyataannya mengandung seksisme, dimana untuk seorang wakil rakyat sepertinya Ahmad Dhani kurang peka terhadap persoalan perempuan.

Seksisme merupakan sikap atau pandangan yang mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dan bisa berwujud dalam berbagai bentuk, termasuk pernyataan atau perilaku yang merendahkan, menyudutkan, atau menilai individu berdasarkan stereotip gender yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, pernyataan Ahmad Dhani sebenarnya merendahkan dan menyinggung perempuan serta menambah ketidaksetaraan gender yang masih menjadi isu besar di Indonesia. Jika ditanya siapa salah satu orang yang memperpanjang ketidaksetaraan gender bisa kita katakan bahwa terdapat keterlibatan Ahmad Dhani di dalamnya.

“Naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga” ujar politikus Gerindra itu. Hal ini sangat penting untuk dikritisi dalam melihat konteks dari pernyataan tersebut. Narasi tersebut menempatkan perempuan sebatas mesin pembuat anak, kasarnya. Kemudian jika kita kaitkan dengan kebiasaan di dunia politik yang terkadang melibatkan bahasa provokatif atau cenderung kasar, hal ini juga bisa menjadi praktik budaya politik di Indonesia yang masih cenderung bersifat maskulin dan agresif. Ungkapan seperti ini tidak boleh di normalisasi karena tentunya merendahkan perempuan. Seakan-akan perempuan hanya cakap untuk “mencetak” anak. Penundukan terhadap perempuan akan semakin mengakar ditengah gempuran budaya patriarki yang merajalela.

Ahmad Dhani, dalam hal ini sebagai politikus, seharusnya lebih berhati-hati dalam berbicara dan harus bisa bertanggung jawab dalam memiliki kosa kata. Usulan yang diungkapkan untuk naturalisasi pemain bola ini justru tidak hanya menyudutkan perempuan tapi juga mencoret citra diri sendiri. Selain itu, mungkin tanpa ia sadari, itu semua dapat merusak segala upaya yang sudah dilakukan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Pernyataan Ahmad Dhani ini sama sekali tidak mencerminkan sikap bijak sebagai seorang politisi  yang baik dalam berbicara. Terlebih setiap anggota DPR seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung kesetaraan gender.

Dalam konteks ini, sikap dan kalimat yang dilontarkan anggota DPR yang merendahkan perempuan tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, akan tetapi juga dapat memperburuk citra politik Indonesia di mata dunia. Pentingnya untuk semua pihak terutama publik figur untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan menjaga kepekaan terhadap isu-isu sosial yang ada di dalam masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga tutur bahasa yang inklusif dan menghormati martabat orang lain, tanpa memandang jenis kelamin. Tentu saja, respons terhadap pernyataan ini mencerminkan pentingnya kesadaran sosial akan isu-isu kesetaraan gender yang terus diperjuangkan di Indonesia.

Ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk terus berdiskusi tentang bagaimana menciptakan ruang publik yang lebih adil dan bebas dari diskriminasi gender. Ahmad Dhani hanyalah salah satu dari banyaknya politikus di Indonesia yang bias gender. Kita sebenarnya bisa melihat ketidaknyamanan dan ketidakamanan ruang parlemen. Pentingnya kesadaran dalam masyarakat dalam memahami isu ini adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mematahlan bias yang berkembang melalui narasi Ahmad Dhani. Perjuangan tanpa lelah dalam mencapai kesetaraan ini yang akhirnya selalu menjadi senjata utama untuk mengentaskan segala jenis bentuk diskriminasi terhadap perempuan.


Artikel lain:  https://penamara.id/oligarki-demokrasi-dan-belenggu-pragmatisme-politik/

Penulis : Agsel Jesisca

Editor : Agnes Monica

Berita Terkait

Republikanisme: Sebuah Filosofis Politik yang dibonsai Oligarki
Makan Bergizi Gratis: Janji Bergizi, Realita Pahit
Mewujudkan Indonesia Emas 2045, Bonus Demografi dan Peran Strategis Daerah Otonomi Baru Tangerang Utara
Luka Demokrasi dari Tangan yang Seharusnya Melindungi
Revolusi Dimulai dari Berhenti Percaya pada Negara.
Anarkisme: Sebuah Jalan Alternatif di Tengah Demokrasi yang Sakit
Demokrasi di bungkam, hukum di kubur & ketika pelindung berubah menjadi penindas
Tangsel Darurat ISPA, Dinas Kesehatan tak Bersuara
Berita ini 115 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 Oktober 2025 - 12:02 WIB

Republikanisme: Sebuah Filosofis Politik yang dibonsai Oligarki

Senin, 13 Oktober 2025 - 12:25 WIB

Makan Bergizi Gratis: Janji Bergizi, Realita Pahit

Sabtu, 6 September 2025 - 13:43 WIB

Mewujudkan Indonesia Emas 2045, Bonus Demografi dan Peran Strategis Daerah Otonomi Baru Tangerang Utara

Selasa, 2 September 2025 - 00:24 WIB

Luka Demokrasi dari Tangan yang Seharusnya Melindungi

Minggu, 31 Agustus 2025 - 18:25 WIB

Revolusi Dimulai dari Berhenti Percaya pada Negara.

Berita Terbaru