PENAMARA.ID — Rabu, 28 Oktober 2026, saya turut mengikuti aksi demonstrasi #IndonesiaSadar yang berlangsung di kawasan Bundaran HI Jakarta yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB tersebut membawa lima tuntutan yang dirangkum dalam seruan “Lima Perintah Rakyat”.
Saya tiba di kawasan Bundaran HI melalui Stasiun MRT sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, peserta aksi masih terlihat berpencar dan sejumlah orang memilih menunggu di warung-warung sekitar lokasi. Di sisi lain, saya melihat aparat telah menempati sejumlah titik, mulai dari minimarket, warung makan, hingga gang-gang di sekitar kawasan.
Sekitar pukul 13.50 WIB, beberapa kawan aksi kembali mendekati Bundaran HI. Sejumlah mobil Brimob telah berada di berbagai penjuru jalan dan personel berseragam tampak memenuhi kawasan. Situasi tersebut membuat saya sempat mempertimbangkan untuk mencari tempat menunggu lain. Namun, saya memutuskan tetap bertahan bersama rekan saya.
Lalu pukul 14.20 WIB, angkutan kota berwarna merah mulai terlihat di sekitar lokasi. Peserta aksi yang sebelumnya berpencar kemudian bergerak menuju kawasan Patung Selamat Datang. Massa mulai berkumpul, mengangkat poster, dan menyuarakan aspirasi. Tidak lama setelah itu, aparat membentuk barikade di sekitar peserta aksi. Dalam pengamatan kami, massa berada di beberapa titik yang terpisah sehingga konsolidasi peserta berpencar.
Namun larut waktu, semua dapat bersatu menjelang sore. Di tengah aksi, terlihat solidaritas antarpeserta melalui distribusi logistik. Sejumlah kawan yang bertugas menyediakan logistik bergerak ke berbagai sudut untuk membagikan makanan dan minuman, mulai dari roti, risol, air mineral, hingga nasi. Distribusi tersebut berlangsung di tengah terik matahari dan situasi aksi yang cukup padat.
Aksi ini membawa lima tuntutan, yaitu penanganan kebakaran hutan dan lahan serta perbaikan tata kelola lahan, penggunaan anggaran negara untuk kepentingan rakyat, penurunan biaya pendidikan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pemulihan kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan serta upaya menurunkan biaya pendidikan merupakan kebutuhan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Selama ini kita mempertanyakan apakah anggaran negara sudah benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. Pada nyatanya, isu perempuan pun tidak dapat dipisahkan dari tuntutan-tuntutan tersebut. Persoalan lingkungan, akses pendidikan, hingga militerisasi ruang sipil dapat berdampak pada kehidupan perempuan dengan cara yang berbeda-beda. Dampak kerusakan lingkungan, misalnya, turut memengaruhi anak-anak dan perempuan hamil yang tinggal di wilayah terdampak pencemaran akibat kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, kondisi ekonomi dan kelas sosial turut mempengaruhi pengalaman serta kerentanan perempuan dalam menghadapi persoalan lingkungan maupun mengakses layanan dasar. Perempuan tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang menanggung dampak kebijakan, tetapi juga perlu mendapatkan ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Maka Lima tuntutan yang disuarakan tidak berhenti sebagai seruan di jalan, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Partisipasi perempuan dan anak muda dalam mengawal kebijakan publik juga perlu terus diperkuat.
Melalui aksi #IndonesiaSadar, peserta berharap lima tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai seruan demonstrasi, melainkan ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Aksi ini juga menjadi ruang bagi masyarakat, termasuk perempuan dan anak muda, untuk menyampaikan aspirasi serta mengawal kebijakan publik.
Ramai Pajak Pertambahan Nilai atas Pembalut; Bukti Negara Selalu Gagal tentang Perempuan
Penulis : Irhamna
Editor : Redaktur
