“Catatan Anak Muda di Sistem Halusinasi Uang”
Kalau hari ini kamu kerja makin capek, jam kerja makin panjang, tapi hidup tetap segitu-gitu aja—itu bukan karena kamu kurang usaha. Masalahnya ada di sistemnya.
Bank Dunia baru saja merilis laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025. Laporan ini pakai bahasa rapi dan kelihatan netral, tapi kalau dibaca pelan-pelan, isinya sebenarnya menyedihkan. Bank Dunia sendiri mengakui bahwa kondisi kerja dan upah di Indonesia justru makin memburuk, terutama buat buruh dan anak muda.
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mencatat “Upah riil telah mengalami penurunan. Antara tahun 2018 dan 2024, upah riil secara keseluruhan menurun sebesar 1.1 persen per tahun. Pekerja dengan keterampilan tinggi mengalami penurunan terbesar, yaitu 2.3 persen per tahun, diikuti oleh pekerja dengan keterampilan menengah, yang upahnya menurun sebesar 1.1 persen per tahun. Di sisi lain, upah riil pekerja dengan keterampilan rendah mengalami kenaikan kecil, sebesar 0.3 persen per tahun.”
Artinya sederhana: uang yang kita terima nilainya makin kecil. Mau lulusan SMA, SMK, sampai sarjana, semuanya kena. Bahkan mereka yang katanya “punya skill” justru paling terpukul. Jadi narasi soal “pendidikan tinggi pasti hidup enak” makin hari makin kelihatan bohongnya.
Masalahnya bukan cuma soal upah, tapi juga soal jenis pekerjaan yang tersedia. Pekerjaan yang dulu stabil dan layak sekarang makin jarang. Sebaliknya, yang banyak justru kerja kontrak, outsourcing, freelance, dan gig work—kerja tanpa kepastian.
Kondisi ini pernah kami tulis secara terang:“Pekerjaan yang berupah baik dan stabil telah digantikan dengan pekerjaan dengan upah murah yang rentan. Gig work dan pekerjaan informal telah menjadi semakin umum. Kapitalis Indonesia, yang mendambakan profit besar secara instan, menjadi gila nikel dan mencampakkan industri manufaktur. Ada proses deindustrialisasi yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir. Kontribusi manufaktur dalam GDP terus menurun dari tahun ke tahun, dari 32 persen pada 2002 menjadi 19 persen pada 2023. Kapitalis Indonesia yang hanya bisa berpikiran pendek itu melihat pengerukan sumber daya alam sebagai jalan mudah untuk memperkaya diri. Mereka tidak tertarik berinvestasi ke sektor-sektor industri manufaktur yang dapat meningkatkan produktivitas.”
Bahasanya boleh keras, tapi faktanya nyata. Indonesia pelan-pelan meninggalkan industri yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, lalu beralih ke tambang dan proyek cepat untung. Yang diuntungkan segelintir orang. Yang dikorbankan: buruh dan anak muda.
Bank Dunia sendiri, tanpa sadar, membenarkan hal ini. Dalam laporan yang sama mereka menulis:
“Walaupun penyerapan tenaga kerja naik 1.3% dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Namun, seluruh tambahan lapangan kerja tersebut berasal dari sektor-sektor dengan tingkat upah yang lebih rendah.”
Jadi iya, pekerjaan memang bertambah. Tapi pekerjaan buruk. Kerja ada, hidup layak nggak ada.
Situasi ini paling terasa buat anak muda. Banyak yang baru lulus sekolah langsung masuk kerja gudang, pabrik, kafe, ojol atau kurir. Target tinggi, tekanan besar, gaji kecil. Dimarahi atasan jadi makanan sehari-hari. Tapi tetap bertahan karena satu alasan “nggak ada pilihan lain”.
Data mendukung cerita ini. Pada Februari 2025, sekitar 59.40 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Sementara itu, 40.60 persen pekerja formal pun tidak otomatis menerima upah layak.
BPS mencatat bahwa pada Agustus 2022, 46.12 persen buruh menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Angka ini bahkan naik menjadi 52.78 persen pada Februari 2025. Artinya, lebih dari separuh buruh digaji di bawah standar minimum.
Status “kerja formal” sekarang makin kehilangan arti. Punya kontrak belum tentu sejahtera. Punya pekerjaan belum tentu bisa hidup layak.
Semua ini bukan kebetulan. Ini bukan karena negara kurang pintar, atau karena buruh kurang rajin. Ini karena kapitalisme memang bekerja seperti ini; menekan upah, memperbesar keuntungan, dan memindahkan risiko ke pekerja.
Lebih dari satu setengah abad lalu, Karl Marx sudah menulis: “Dan di sini menjadi jelas bahwa borjuasi sudah tak lagi layak menjadi kelas penguasa dalam masyarakat, dan memaksakan relasi kepemilikannya pada masyarakat sebagai hukum yang berlaku. Ia tidak layak untuk memerintah karena ia tidak kompeten dalam menjamin keberadaan budaknya di dalam perbudakannya, karena ia membiarkan budaknya terpuruk sampai ke keadaan di mana ia harus memberi makan budaknya, alih-alih diberi makan oleh budaknya. Masyarakat sudah tidak dapat lagi hidup di bawah borjuasi ini, dengan kata lain, keberadaannya sudah tidak lagi kompatibel dengan masyarakat.”
Tulisan itu terasa sangat relevan hari ini. Selama ratusan tahun berdiri, kapitalisme gagal memberi kehidupan yang layak bagi kelas pekerja. Yang dihasilkan justru ketidakpastian permanen, upah murah, dan masa depan yang dikunci—terutama bagi kaum muda.
Selama sistem ini terus dipertahankan, masalah upah dan pekerjaan tidak akan pernah benar-benar selesai. Solusinya bukan sekadar janji politik, bukan slogan baru, bukan tambal sulam kebijakan.
Satu-satunya jalan keluar yang masuk akal adalah melawan sistem yang membuat kita selalu kalah. Telah lama Marx telah menawarkan sistem, Sosialisme bukan sekadar slogan, tapi gagasan sederhana: kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Produksi diatur bersama, bukan oleh segelintir orang. Upah cukup untuk hidup layak. Masa depan bisa direncanakan.
Baca juga :
Sumpah Pemuda, Tugas Baru Membebaskan Pikiran Bangsa
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
