Polemik pengibaran bendera bajak laut One Piece menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menuai sorotan luas, baik di ruang publik maupun parlemen. Bahkan sejumlah anggota DPR dan MPR mengaitkan aksi tersebut sebagai bentuk provokasi dan upaya memecah belah bangsa.
Namun, pandangan tersebut dinilai berlebihan dan tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang, Indri Damayanthi, menyampaikan bahwa pemerintah, termasuk lembaga legislatif, seharusnya tidak serta-merta mengambil kesimpulan berdasarkan persepsi keamanan semata.
“Pengibaran bendera One Piece ini sebetulnya adalah simbol keresahan masyarakat yang sudah terlalu lama terpendam. Kita harus jujur membaca realitas sosial: janji membuka 19 juta lapangan kerja belum terealisasi, harga bahan pokok terus meroket, aktivis dikriminalisasi, pajak diperluas tanpa batas, lingkungan rusak, dan pembahasan RKUHP berjalan tanpa transparansi,” ujar Indri, yang juga merupakan pendiri Gerakan Pertiwi, kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).
Indri menegaskan bahwa simbol bajak laut dalam bendera *One Piece* sejatinya merupakan bentuk satire atas situasi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial. Alih-alih dilihat sebagai ancaman, ia mengimbau pemerintah untuk melihat ekspresi tersebut sebagai cermin dari krisis kepercayaan publik.
“Di saat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan merasa suara mereka tak didengar, simbol-simbol fiksi justru dijadikan medium ekspresi yang paling aman dan inklusif. Sayangnya, pemerintah gagal membaca konteks ini,” tambahnya.
SEMMI Tangerang juga menyoroti kondisi ekonomi yang semakin menekan rakyat. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia periode Juni 2025, jumlah masyarakat yang mampu menabung turun sebesar 0,8%, sementara rasio pembayaran utang justru meningkat 0,3% pada Juni hingga Juli 2025.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa rakyat semakin bergantung pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini adalah sinyal bahaya yang semestinya dibaca oleh pembuat kebijakan, bukan malah sibuk mengomentari simbol-simbol rekaan,” ujar Indri.
Tak hanya ekonomi, SEMMI juga menyoroti ancaman bencana alam yang kian nyata. Berdasarkan data *World Risk Index* tahun 2024, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan risiko bencana alam tertinggi di dunia, hanya kalah dari Filipina.
“Deforestasi, kebakaran hutan, dan pencemaran laut akibat pertambangan adalah penyumbang utama. Tapi kita belum melihat keseriusan pemerintah dalam menangani akar-akar masalah ini,” kata Indri.
Ia menilai bahwa keresahan masyarakat tak lepas dari kekecewaan terhadap lambannya tanggapan negara terhadap isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, simbol-simbol seperti bendera One Piece muncul sebagai bentuk “peringatan” dari rakyat kepada penguasa.
Indri juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh semata-mata mengandalkan laporan intelijen dalam membaca situasi masyarakat. Menurutnya, analisis intelijen lebih berorientasi pada keamanan negara, bukan kesejahteraan rakyat.
“Kalau pemerintah, terutama DPR, hanya menggunakan kacamata intelijen, maka suara-suara rakyat akan terus diabaikan. Padahal, yang sedang terjadi saat ini adalah kondisi sosial yang memerlukan empati dan keterlibatan nyata negara,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, SEMMI Tangerang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga nilai-nilai demokrasi, menyuarakan kebenaran, serta memperjuangkan hak-hak rakyat.
“Kita tidak ingin bangsa ini kehilangan arah. Suara rakyat, dalam bentuk apa pun, harus didengar, bukan dikecam. Demokrasi hanya bisa hidup jika kritik tak dibungkam,” tutup Indri.
Penulis : Pujiawan
Editor : Redaktur
