“Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Bahas Raperda APBD 2026, PDI Perjuangan Dorong APBD yang berdikari dan berpihak pada Wong Cilik”
PENAMARA.ID — Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang berlangsung hangat pada Selasa siang di Gedung DPRD Kota Tangerang. Dalam agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, satu per satu fraksi menyampaikan sikap politik dan pandangannya terhadap rancangan anggaran yang akan menentukan arah pembangunan kota setahun ke depan.
Namun, pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Melalui juru bicaranya, Teja Kusuma, fraksi berlambang banteng moncong putih itu menekankan pentingnya menjadikan APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, tetapi instrumen perjuangan ideologis untuk menyejahterakan rakyat.
“APBD harus menjadi alat perjuangan, bukan sekadar catatan angka dan laporan keuangan. Ia adalah instrumen kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Teja saat menyampaikan pandangan fraksi di hadapan pimpinan dewan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, serta para tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.
Suasana rapat paripurna hari itu terasa formal namun sarat makna politik. Fraksi-fraksi berlomba menunjukkan pandangan strategisnya terhadap kebijakan fiskal daerah. Bagi Fraksi PDI Perjuangan, APBD 2026 adalah kesempatan mempertegas arah keberpihakan pada masyarakat bawah di tengah situasi ekonomi yang masih dalam proses pemulihan pasca pandemi dan tekanan inflasi yang belum sepenuhnya reda.
Dalam pandangannya, Teja menyoroti proyeksi pendapatan daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan rancangan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Tangerang diperkirakan mencapai Rp5,06 triliun, menurun dari tahun sebelumnya.
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp3,13 triliun, sementara komponen pendapatan dari transfer daerah mencapai Rp1,9 triliun. Bagi Fraksi PDI Perjuangan, tren ini perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi kualitas belanja publik dan pelayanan masyarakat.
“Penurunan ini harus menjadi perhatian bersama. Efisiensi belanja tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik,” tegas Teja.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Menurut mereka, DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan proses penganggaran berjalan secara rasional dan berpihak kepada rakyat kecil.
“Fungsi DPRD bukan hanya menyetujui atau mengkritisi, tapi menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola keuangan yang baik,” tambahnya.
Kendati total belanja daerah pada RAPBD 2026 mencapai Rp5,46 triliun, angka ini menimbulkan defisit sekitar Rp400 miliar yang akan ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Fraksi PDI Perjuangan menilai kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurut Teja, Tangerang tidak boleh terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat, tetapi harus menggali potensi pendapatan lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kita harus memiliki strategi konkret untuk meningkatkan PAD. Data wajib pajak harus tervalidasi dan diselaraskan dengan realisasi lapangan. Jangan sampai potensi pajak dan retribusi hilang hanya karena lemahnya pendataan,” ujarnya.
Teja menambahkan, sinergi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perizinan, dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) perlu diperkuat. Validasi data izin bangunan, misalnya, dinilai bisa membuka ruang peningkatan PAD yang signifikan.
Dalam paparan panjangnya, Fraksi PDI Perjuangan menempatkan isu kesejahteraan rakyat sebagai titik utama kritik dan harapan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang, tingkat kemiskinan pada 2024 berada di angka 5,19 persen. Sementara angka pengangguran terbuka menunjukkan tren menurun hingga 5,92 persen.
Bagi PDI Perjuangan, capaian ini perlu dijaga dengan kebijakan yang berkelanjutan. Karena itu, mereka menyoroti pentingnya pengalokasian anggaran yang memadai untuk sektor-sektor padat karya dan ekonomi kerakyatan.
“Kami ingin memastikan bahwa APBD 2026 memberi ruang besar bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat seperti UMKM, pertanian perkotaan, perikanan, serta peternakan. Sektor-sektor ini menjadi benteng utama dalam menjaga daya tahan ekonomi masyarakat,” kata Teja.
Ia juga menekankan perlunya memperluas manfaat APBD bagi kelompok pekerja non-upah seperti tukang parkir, pedagang keliling, hingga pekerja informal lainnya. “Ini bentuk nyata keberpihakan terhadap wong cilik,” ucapnya.
Selain itu, fraksi juga mendorong peningkatan kesejahteraan bagi aparatur sipil negara berstatus P3K, kader kesehatan, serta peningkatan stimulan bagi RT dan RW di seluruh wilayah. Menurut mereka, langkah ini akan memperkuat basis pelayanan publik hingga ke tingkat akar rumput.
Salah satu fokus penting PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya adalah soal ketenagakerjaan. Fraksi menilai, meski angka pengangguran sudah menurun, masih banyak warga yang belum terserap ke dunia kerja formal.
Karena itu, mereka mendukung penuh program “Gampang Kerja” yang dicanangkan Pemerintah Kota Tangerang. Bahkan, Teja mengusulkan agar pada 2026, setiap kecamatan memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
“Kami mendorong agar investasi di Kota Tangerang terus meningkat. Proyek-proyek investasi baru terbukti berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran,” tuturnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pelatihan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar industri, terutama di sektor digitalisasi dan teknologi yang kini tengah berkembang pesat. “Kita perlu membangun hubungan link and match antara tenaga kerja dan perusahaan agar tidak terjadi mismatch antara kompetensi dan kebutuhan pasar,” kata Teja menegaskan.
Tak hanya ekonomi dan kesejahteraan, Fraksi PDI Perjuangan juga menaruh perhatian besar terhadap isu lingkungan. Salah satu sorotan utama mereka adalah pengelolaan sampah berbasis sumber atau program 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
Teja meminta pemerintah daerah memperkuat komitmen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. “Penanganan sampah harus dimulai dari hulu, bukan hanya di ujungnya. Edukasi dan pelibatan masyarakat menjadi kunci,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah memastikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kasus keracunan makanan yang pernah terjadi di beberapa daerah.
“Kualitas dan keamanan makanan untuk masyarakat harus menjadi prioritas, bukan hanya target penyerapan anggaran,” tegas Teja.
Dalam bidang infrastruktur dan tata ruang, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar pemerintah daerah menuntaskan seluruh Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada 2026. Penyelesaian ini dianggap penting untuk menambah objek aset daerah sekaligus menjamin pemerataan manfaat pembangunan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti penanganan banjir yang masih menjadi isu klasik di Kota Tangerang. Mereka mendukung evaluasi menyeluruh terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar kebijakan penataan wilayah dan pembangunan ke depan lebih komprehensif.
“Isu banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan proyek fisik. Perlu perencanaan ruang yang berpihak pada daya dukung lingkungan,” ujar Teja.
PDI Perjuangan juga mendorong peningkatan layanan transportasi gratis bagi pelajar. Program ini, kata Teja, seharusnya tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecamatan, tetapi harus merata di seluruh wilayah Kota Tangerang.
“Transportasi gratis yang merata adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah pada dunia pendidikan. Semakin banyak pelajar yang bisa bersekolah tanpa terbebani ongkos, semakin tinggi peluang mereka memperbaiki masa depan,” katanya.
Masih terkait tata ruang, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih adanya kawasan kumuh di beberapa kecamatan. Mereka mendorong peningkatan anggaran program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi Rp50 juta per unit sebagai langkah mempercepat perbaikan wajah kota.
Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan perlunya pembaruan data luas izin bangunan agar tidak ada lagi potensi kehilangan pendapatan daerah. “Ini juga menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap jengkal tanah dan bangunan di Kota Tangerang harus tercatat dan berkontribusi pada PAD,” tegas Teja.
Meski banyak memberikan catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pandangan mereka bukan bentuk oposisi, melainkan kemitraan konstruktif. Teja menilai hubungan antara legislatif dan eksekutif harus dijaga dalam semangat gotong royong untuk kepentingan rakyat.
“Kami mendukung Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut secara bersama di tingkatan selanjutnya. Semua pandangan ini kami sampaikan demi kepentingan rakyat dan kualitas pembangunan Kota Tangerang,” ucapnya.
Di penghujung, Teja menutup dengan kutipan dari Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang sontak membuat suasana sidang hening dan penuh refleksi.
“Saudara-saudara, berjiwalah besar. Berimajinasilah, gali bekerja, gali bekerja. Kita ini bukan apa-apa tanpa rakyat. Kita besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan kita penyambung lidah rakyat.”
Kutipan itu, kata Teja, menjadi pengingat bahwa seluruh proses penyusunan APBD sejatinya adalah manifestasi dari perjuangan rakyat yang diwakili di ruang sidang DPRD.
Rapat paripurna itu menandai babak penting dalam perjalanan fiskal Kota Tangerang menuju tahun anggaran 2026. Di tengah tantangan penurunan pendapatan dan kebutuhan pembangunan yang kian kompleks, suara fraksi-fraksi — terutama PDI Perjuangan — menjadi pengingat bahwa kebijakan anggaran tidak boleh kehilangan arah utamanya: rakyat.
Dari kursi dewan hingga lorong-lorong perumahan rakyat, dari ruang rapat elite hingga pasar tradisional, substansi APBD akan diuji bukan dari besarnya angka, tetapi dari seberapa nyata manfaatnya dirasakan warga.
Fraksi PDI Perjuangan dengan lantang mengingatkan: keuangan daerah adalah urat nadi pembangunan, dan nadi itu hanya akan berdetak sehat bila darahnya — yakni kebijakan publik — mengalir sampai ke rakyat kecil.
baca juga : Anarkisme: Sebuah Jalan Alternatif di Tengah Demokrasi yang Sakit
