DKPP Panggilan Komisioner KPU Kota Tangerang atas Dugaan Asusila

| PENAMARA . ID

Kamis, 17 Oktober 2024 - 22:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sumber gambar: blog.justika.com/cara menuntut pelakor sesuai hukum yang berlaku/Ilustrasi Perselingkuhan

Sumber gambar: blog.justika.com/cara menuntut pelakor sesuai hukum yang berlaku/Ilustrasi Perselingkuhan

PENAMARA.ID | Tangerang – Kamis, 17 Oktober 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) gelar pemanggilan terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) kepada Komisioner KPU Kota Tangerang, Mora Sona Marpaung yang diduga terlibat kasus asusila.

Dalam pemanggilan tersebut, DKPP mendalami dari pelaporan warga berinisial NSP yang memberikan kuasa kenapa Rizky S. dengan Perkara Nomor 190-PKE-DKPP/VIII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang, pada Kamis 17 Oktober 2024 Pukul 09.00 WIB.

Dalam Rilis DKPP yang terbit 17 Oktober 2024 menjelaskan, Teradu didalikan tidak bekerja penuh waktu sebagai Anggota KPU Kota Tangerang periode 2023-2028 karena diduga masih rangkap profesi sebagai Advokat/Pengacara dengan melakukan penandatanganan surat kuasa khusus pada 8 November 2023.

Kemudian pada 3 Mei 2024 Teradu sebagai Advokat masih mendampingi kliennya yang pada saat bersamaan sedang dilakukan sidang pleno KPU Kota Tangerang.

Paling utama dalam rilis ini, Terduga juga didalikan melanggar prinsip integritas karena melakukan hubungan tidak wajar di luar pernikahan.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengar keterangan dari para pihak, baik Pengadu, Teradu, Saksi, maupun Pihak Terkait.

Ia menambahkan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakin lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas David.

David juga mengungkapkan, sidang ini dilaksanakan secara tertutup karena berkaitan dengan asusila.

“Sidang pemeriksaan dengan pokok perkara yang berhubungan dengan kesusilaan akan digelar secara tertutup,” pungkas David.

*** [Rilis Humas DKPP]


Artikel Lain : Mendahulukan Pengalaman Empiris Daripada Pemahaman Hukum, Apa yang Jadi Sebab?

Penulis : Devis Mamesah

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Gebrakan Karang Taruna RW 09 Buaran Indah, Sukses Gelar Turnamen MLBB
Relokasi PKL Kiasnawi, DPRD Tangerang Minta Pemkot Pastikan Pedagang Tetap Berpenghasilan
Reses Jadi Ajang Konsolidasi, Teja Kusuma Dorong Keadilan Anggaran dan Kesejahteraan Warga
Usia 31 Tahun, Perumda Tirta Benteng Wujudkan Layanan Air Bersih Lewat 28 Aplikasi
Trans Banten Belum Merata; GMNI Desak Anggaran Transportasi Umum dalam APBD 2027
Sambut HUT Banten ke-26; Banten Bergerak untuk Elite namun Semu bagi Rakyat
Sisi Kelam Cipondoh: Kali Sipon Jadi Lautan Sampah Hitam, Banyak Warga Resah
PD PRIMA DMI Tangerang Gelar Tabligh Akbar Maulid, Dorong Peran Remaja Masjid

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 03:23 WIB

Gebrakan Karang Taruna RW 09 Buaran Indah, Sukses Gelar Turnamen MLBB

Minggu, 11 Oktober 2026 - 23:16 WIB

Relokasi PKL Kiasnawi, DPRD Tangerang Minta Pemkot Pastikan Pedagang Tetap Berpenghasilan

Minggu, 11 Oktober 2026 - 23:15 WIB

Reses Jadi Ajang Konsolidasi, Teja Kusuma Dorong Keadilan Anggaran dan Kesejahteraan Warga

Kamis, 8 Oktober 2026 - 19:49 WIB

Usia 31 Tahun, Perumda Tirta Benteng Wujudkan Layanan Air Bersih Lewat 28 Aplikasi

Rabu, 7 Oktober 2026 - 20:48 WIB

Trans Banten Belum Merata; GMNI Desak Anggaran Transportasi Umum dalam APBD 2027

Berita Terbaru

Ilustrasi : Fimela.com

Penjeda

Bolehkah Dua Orang Berbeda, Berjalan ke Arah yang Sama?

Selasa, 13 Okt 2026 - 06:23 WIB