Gelombang gerakan tak terbendung lagi, masyarakat AS mengecam segala langkah agresif Donald Trump: dari deportasi dan kekerasan oleh ICE (Lembaga Penegakan Imigrasi), pemotongan pada layanan publik (pendidikan dan jaminan sosial), hingga perang Iran yang sekarang jadi beban geopolitik baru bagi AS.
Ini angka baru dalam sejarah AS, sekitar 8 juta manusia bergerak serempak pada 28 Maret kemarin di lebih dari 3.300 titik, dari kota megapolitan sampai sudut-sudut pedalaman Alaska. Mereka membawa satu pesan utama: “No Kings”.
Gerakan sebesar ini tidak bisa sekadar direduksi sebagai sentimen anti-Trump atau reaksi emosi partisan. Apa yang diisukan adalah konkret dari jejak peristiwa dengan korban nyata — Twins Cities Minnesota dipilih sebagai lokasi utama gerakan, kota tewasnya Renée Good dan Alex Pretti akibat kebihakan imigrasi yang dijalankan secara represif oleh petugas ICE.
Frustasi ekonomi juga menjadi sorotan di tengah ketegangan militer di kawasan Asia Timur. “Kita melihat kenaikan harga bensin dan bahan makanan, sementara terjadi perang ilegal di Iran,” kata Sarah Parker, koordinator salah satu kelompok demonstran di lansir dari NBCnews.com.
Rasanya gejolak dalam negeri tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang konflik di luar batas wilayah saja. Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpuasan publik, keterlibatan pada konflik kawasan Asia Timur memperdalam krisis bagi stabilitas AS sendiri.
Isu ini juga mendominasi papan demonstran di New York dan Los Angeles — perang Iran — Trump dianggap memulai operasi militer terhadap Iran tanpa deklarasi formal dari Kongres AS, sebuah langkah yang melampaui kewenangan pemerintah eksekutif dengan tujuan yang bergeser minggu ke minggu.
Framing ‘raja’ digambarkan demonstran kepada kekuasaan yang melampaui norma konstitusional. Sebuah narasi dari mata yang melihat biaya hidup yang naik, dari pemikiran yang kehilangan dana riset, dan militer di jalanan kota.
Selama beberapa dekade, AS telah memposisikan diri sebagai wasit demokrasi global dengan menggunakan narasi “pelindung demokrasi” untuk membenarkan intervensi di negara-negara lain, termasuk di kawasan kita sendiri — Asia Tenggara.
No Kings adalah ironi dari kondiri yang selama ini dianggap sebagai masalah eksklusif negara berkembang [pengerahan militer untuk urusan sipil, penyempitan ruang kebebasan sipil, konsentrasi kekuasaan di poros eksekutif], kini terjadi di jantung yang mengklaim diri sebagai tatanan liberal dunia.
Ini bukan tanda demokrasi di AS sedang runtuh. Tetapi tanda demokrasi di mana pun adalah system yang selalu rentan, dan bisa dipertahankan melalui partisipasi aktif masyarakat yang mau meluangkan waktu, mengambil risiko, dan berani mengatakan kepada tirani untuk “sampai di sini saja”.
Artikel Lain :
NATO, Putin-Jinping, dan Trump 2.0
Jalan sempit Greenback untuk BRICS
Penulis : Devis Mamesah
Editor : Redaktur
