Menjalankan negara memang tidak gampang, dan kita semua dalam berbagai aspek tak punya legitimasi untuk membicarakan hal tersebut. Namun, dengan indikator sederhana, kita dapat melihat bahwa masyarakat sehat dan pintar bersama pemerintahan yang baik merupakan peta untuk menuju kekuatan ekonomi.
Atas kontrol pemerintah yang sering kali tidak stabil, bahkan menyebabkan kres (krisis dan resesi) — telah memunculkan teori ekonomi Adam Smith mengenai pasar bebas, beriringan juga dengan hadirnya sistem Bretton Woods dalam tatanan ekonomi global berbasis dolar-emas serta lembaga internasional seperti IMF dan World Bank.
Dengan dalih kres tadi ekonomi dijauhkan dari para pemimpin negara [sosialis maupun liberalis], dan berevolusi menjadi ruang bagi individu bebas dalam bentuk santunnya sebagai transnational corporation (TNC) — atau sebut saja mereka “kapitalis global” yang mendominasi sistem ekonomi modern.
Jika Karl Marx menjadi exile [dan mati tanpa kewarganegaraan] karena semua negara takut kalau pemikirannya menyebar, kapitalis global justru dibukakan pintu selebar-lebarnya untuk menanam modal — untuk berinvestasi.
Penguasaan Ekonomi
Sesuai sifat dasarnya, kapitalisme bertujuan pada keuntungan besar dan kerugian kecil. James Fulcher dalam bukunya Kapitalisme: Sebuah Pengantar Singkat, menulis bahwa sejak abad ke-15, beni kapitalisme tumbuh di Eropa Barat — dari Inggris, Belgia, Italia, dan Jerman — lalu terus mencari negara dengan produksi lebih murah serta pemerintahan yang pro-liberalisme ekonomi.
Sifat itu juga yang menuntun mereka untuk menyentrasilasi modal lebih besar, contoh modern seperti kelompok The Establishment di Inggris; Zaibatsu atau Keiretsu di Jepang; Magnificent Seven atau Tujuh Raksasa Teknologi Dunia yang berbasis di Amerika Serikat; serta National Champions bersama State-Owned Enterprises (SOEs) Tiongkok dengan strategi “Belt and Road” — mereka telah menjadi Begruder der Verelendung [pendiri kemiskinan], menurut Marx.
Pemerintah sosial maupun liberal, kini hanya terpesona oleh grafik pertumbuhan kekayaan negara, sehingga mereka semakin dekat dengan jerat kapitalisme global — kecuali Tiongkok yang memang berambisi ekspansi. Negara berkembanglah yang cepat menjalin hubungan erat dengan kapitalisme global.
Jed Greer dan Kavaljit Singh dalam Global Policy Forum (tahun 2000) menyebutkan ada 300 TNC yang mengendalikan seperempat aset produktif dunia yang bernilai US$ 5 triliun, jika dikonversi saat ini bernilai Rp 82 ribu triliun — atau butuh enam perusahaan sekelas Danantara Indonesia untuk menandingi kekuatan finansial tersebut.
Dengan skema “bantuan” seperti Foreign Direct Investment (FDI), mereka menyalurkan invertasi sebanyak US$ 80 miliar kepada negara yang kurang terindustrialisasix, dan telah “menyumbang keuntungan” bagi kapitalis global antara sepertiga dan dua perlima dengan sekitar 80% datang dari negara di Asia pada tahun 1994.
Sekarang makin canggih memainkan peran ganda, kapitalisme global mengeksplorasi lalu mengeksploitasi sumber daya alam, sembari membiayai kelompok pemerhati lingkungan; mencari sosok ideologi kiri atau kanan sebagai keseimbangan politik palsu; mengklaim pembela HAM, sembari menyokong konflik masyarakat maupun bersenjata.
Jalinan ekonomi antarnegara saat ini sudah sangat erat melalui aliran modal dan produksi yang diatur kapitalis global, akhirnya membentuk sebuah ketergantungan ekonomi yang sampai hari ini menjadi “tujuan utama” dari para pemimpin modern dengan mempertahankan relasi global daripada membangun konsep negara yang mandiri.
Kerusakan dengan FDI
Sejak tahun 1999 Jaringan Pipa Minyak Delta Niger telah menjadi sasaran vandalisme oleh kelompok yang mengaku militan. Bukan tanpa alasan, aksi mereka sebagai protes tindak korup pemerintah dan eksploitasi membuta oleh perusahaan Shell yang telah meluluhlantakan ekonomi dan ekologi Nigeria.
Jaringan pipa tersebut telah menjadi penunjang 75% devisa negara. Di sisi lain, sabotase yang dilakukan kelompok militan sudah memberi dampak signifikan terhadap kerusakan ekologi secara holistik; jika menutup atau bahkan melanjutkan diperlukan biaya sebab jaringan pipa sudah rapuh, dan rawan meledak.
Begitu pun dengan masyarakat San Juan di Argentina yang terdampak pencemaran merkuri akibat tambang emas Veladora yang dioperasikan perusahaan Kanada, Barrick Gold bersama mitranya dari Tiongkok, Shondong Gold Mining — tambang ini menggunakan sianida dalam proses ekstraksi.
Padahal sumber utama untuk minum dan irigasi bagi penduduk lokal yang mengantungkan kehidupan dari pertanian dan perternakan, tumbahan limbah dari pecaham pipa sudah terjadi sejak 2015. “Kami, masyarakat Jachal, berjuang demi hak atas air bersih dan aman,” tulis Saul Zeballos dalam Earth Island Journal meminta dukungan petisi.
Investasi selalu dalam wujud yang sangat inovasi, teknologi mutahir, kaya modal, dan menawarkan potensi untuk mempuar keuntungan dengan berbagai pengelolaan sumber daya alam. Contoh terakhir datang dari Sri Lanka —
Negara Asia yang terjebat utang infrastruktur atas pinjaman untuk pembangunan Bandara Mattala yang dibiayai oleh Tiongkok, tetapi menjadi “bandara tersunyi” dan merugi. Sri Lanka gagal membayar hutang dan menyerahkan hak kelola Pelabuhan Hambantota. Secara geopolitik, tentu sangat menguntungkan Tiongkok dalam mengimbangi dominasi Inggris dan AS Samudera Hindia dan Selat Malaka.
Indonesia – Asing
Mungkin bagi masyarakat Indonesia untuk menyebut Freeport sudah tidak asing, perusahaan yang mengoperasikan salah satu tambang emas terbesar di dunia, yaitu tambang Grasberg di Papua. Namun, tak ada kesejahteraan bagi Indonesia, apalagi masyarakat lokal di Papua.
Mereka justru menghadapi pencemaran bahan beracun di sungai-sungai, penurunan hasil tangakapan ikan dan kerusakan lahan tani yang menjadi sumber penghidupan mereka. Masyarakat yang menyampaikan keluhan tak digubris oleh pemerintah, tetapi direktur perusahaan induk maupun lokal selalu mendapat undangan jamuan dari pemerintah.
Maka tidak aneh jika “investor” selalu berdatangan, dan berbagai persoalan yang tak selesai hanya jadi bahan perdebatan politik. Yang aneh adalah kekurangan dana untuk pengelolaan sumber daya, sementara penyelesaian kasus korupsi terus digembar-gemborkan; atau keterbatasan masyarakat, padahal Indonesia yang sejak 1980 sudah masuk urutan keempat negara penduduk terbanyak dunia.
Melihat dari luas wilayah, sudah hampir seluas Eropa dengan 48 negara independen dan Amerika Serikat dengan 50 negara bagian. Persolaan ini tidak pernah ingin diselesaikan oleh kerja sama pemerintah pusat hingga daerah dan malah mengorbankan masyarakat demi investasi minim transparansi
· · ·
Uraian kita ini hanyalah sebagian kecil dari kompleksitas kapitalisme global, di mana kontrak investasi kerap disembunyikan dari publik, bentuk tanda tangan kerja sama saja yang dimewah-mewahkan. Masyarakat dipaksa menganalisa sendiri dampak yang dapat memicu masalah ekologi, ekonomi, serta politik dan sosial kedepan.
Artikel Lain :
Marinaleda dan Makna Modernitasnya dalam Kapitalisme Global
Digitalisasi Instrumen Kontrol Baru Kapitalis Global?
Negara dalam Proyek Politik Neo-Liberalisme
Penulis : Devis Mamesah
Editor : Redaktur
