Setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) yang ke-47, Donald Trump langsung menanda tangani “100 perintah eksekutif”, pokok utama dalam perintah ini sangat keras terhadap negara tetangga, organisasi dan perjanjian internasional, serta isu gender yang sembunyi dibalik paham sekularis Amerika.
Sebagai presiden dari kelompok konservatif atau Partai Republik AS, bukan sesuatu yang baru jika Presiden Trump akan berkonfrontasi dengan pihak luar yang dianggap merugikan AS. Keputusan-keputusan tersebut serupa ketika menjabat sebelumnya sebagai Presiden AS ke-45 pada 2017-2021.
Saat mengumumkan dirinya maju sebagai Presiden AS, dengan tegas Trump akan “membuat negara kita hebat lagi,” diucapkannya pada acara Mar-a-Lago (15/11/2022). Slogan yang memang dipakai sejak 2016 “Make America Great Again” (MAGA).
Energi dan Imigrasi
Sejumlah pengamat menggambarkan kepemimpinan Trump akan kembali pada “keadaan seperti sebelumnya” (quo ante), yang menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris pada 2017 dan merencanakan untuk keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena dianggap salah menangani pandemi Covid-19 pada 2020.
Setelah Joe Biden menang dalam pemilihan presiden AS tahun 2020, ia memboyong kembali AS bergabung dalam Perjanjian Iklim Paris dan WHO pada 2021. Namun setelah dilantik, sebagai janji kampanye Trump [kembali] menarik AS dari perjanjian tersebut dan keluar dari WHO dengan menandatangani 100 perjanjian eksekutif.
Trump juga langsung mendeklarasikan “darurat energi nasional” dengan tujuan mempercepat pengembangan bahan bakar fosil dalam produksi energi domestik, dan mencapai kemandirian energi AS. Langkah itu tentu dibatasi oleh Perjanjian Iklim Paris. Di lain sisi:
Konfrontasi tidak hanya terjadi dengan organisasi dan perjanjian multilateral, tetapi juga dengan negara tetangga. Tarif impor 25% dari Kanada dan Meksiko akan diberlakukan sebagai bagian dari kebijakan perdagangan “America First” untuk menghindari defisit akibat perdagangan dengan negara-negara tersebut.
Trump “menyatakan perang ekonomi,” kata Doug Ford Perdana Menteri (PM) Provinsi Ontario, Kanada. Doug juga menegaskan kesiapan untuk “menggunakan setiap alat yang dimiliki untuk mempertahankan ekonomi kami,” mengutip dari Associated Press (AP) terbit Selasa (22/1) pagi.
Pernyataan Doug bukan gertakan kosong, sebab menurut data Badan Energi Internasional (AIE) kebutuhan minyak mentah AS mencapai 18.4 juta barel per hari (b/h) per 1 Januari 2024, dan sebanyak 60% dipasok oleh Kanada – menjadikan Meksiko dengan pasokan rata-rata 9% sebagai urutan kedua teratas. Meski begitu, Kanada tampak masih mengharapkan perundingan damai untuk mempertahankan perjanjian perdagangan bebas dengan AS (NAFTA).
Sikap Trump terhadap kekuatan BRICS (akronim dari: Brazil, Russia, India, China, South Africa) juga sangat hati-hati, seperti memberi TikTok tenggat 75 hari sebelum diblokir atas alasan keamanan nasional. Ia meminta ByteDance menjual operasi TikTok di AS untuk melindungi data pengguna dari akses pemerintah Tiongkok, tetapi TikTok tak menerima tuduhan dan tawaran itu.
Sosial dan Pendidikan
“Remain in Mexico” (Tetap di Meksiko) juga diaktifkan sebab imigran terbesar ke AS adalah Meksiko, “Ketika Meksiko mengirimkan orang mereka, mereka tidak mengirimkan orang terbaiknya,” kata Trump, “mereka bawa narkoba, kriminal, dan pemerkosa [mengancam sosial]. Mungkin beberapa orang baik,” tandasnya saat mengumumkan pencalonan pertamanya [Presiden AS ke-45], 10 tahun lalu.
Trump juga langsung menghapus Program Keanekaragaman, Kesetaraan, dan Inklusi atau Program DEI [singkatan dari Diversity, Equity, dan Inclusion], awalnya program tersebut fokus pada isu diskriminasi, seiring waktu aspek Keanekaragaman (Diversity) bergeser mencakup isu gender dan orientasi seksual.
Untuk memperjelas sikap, Trump juga menetapkan bahwa pemerintah federal hanya mengakui dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan. Selain itu menghentikan pendanaan bagi sekolah yang mengajarkan teori ras kritis (Critical Race Theory atau CRT), teori yang mengajarkan bahwa prasangka individu/rasis tertanam dalam sistem.
Diskusi dengan CRT membahas bagaimana insiden masa lalu “membentuk ketidaksetaraan di masa kini,” ungkap Profesor Raplh Richard Bank dari Universitas Standford kepada VOA, (19/11/2024). Namun, Trump mengklaim teori itu telah membuat siswa membenci negara mereka sendiri, dan mempromosikan pandangan negatif tentang sejarah dan budaya AS.
Grasi (pengampunan) massal juga diberikan kepada 1.583 orang yang terlibat serangan terhadap Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 sebagai upaya menghalangi sertifikasi kemenangan Joe Bidan dalam pemilihan presiden AS 2020. Insiden yang mengakibatkan korban luka dan beberapa kematian.
Mereka adalah pendukung Trump. Meskipun grasi ini memulihkan hak sipil para penerima, sebetulnya dampak emosional, finansial, serta sosial tetap signifikan. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan hubungan kekeluargaan akibat keterlibatan dalam peristiwa tersebut. “Orang-orang ini sudah hancur” kata Trump. “Jelas, FBI terlibat.”
Salah satu yang lain adalah penghapusan “Ius Soli”, asas yang menetapkan seseorang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Konstitusi AS menjamin hak kewarganegaraan bagi mereka yang lahir di tanah Amerika, “itu masalah besar,” kata Trump dilansir dari The Times, dan ingin mengakhirinya, sebab bisa saja lahir dari imigran ilegal.
Pengaruh bagi Indonesia
“100 Perintah Eksekutif” berorientasi memberi dampak terhadap Indonesia yang berupaya beralih ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Sikap AS yang keluar dari Perjanjian Iklim Paris pasti mempengaruhi komitmen global untuk transisi ke energi bersih.
Untuk itu Indonesia “harus mencari partner baru untuk mendorong kerja sama transisi energi, salah satunya [negara-negara di] Timur Tengah,” usul Bhima Yudhistira, pengamat ekonomi dan transisi energi, dilansir dari Kompas (22/1). Literasi untuk mendukung komitmen Indonesia terhadap kelestarian juga tak boleh surut, diharap secara tak langsung dapat mendukung global.
Sikap Trump juga telah nyata dengan menghentikan dukungan pada proyek angin lepas pantai, membuat perusahaan EBT di Eropa mengalami penurunan, seperti Orsted dari Denmark yang mengalami penurunan saham terbesar hingga 17% akibat penurunan nilai aset di AS sebanyak $1.69 miliar.
Perusahaan lain yang bergerak dalam industri angin juga ikut jatuh. Saham EDP Renovaveis dari Portugal yang turun sekitar 1.6%, saham RWE dari Jerman turun sekirat 0.5%, saham Equinor dari Norwegia turun 2.2% dan saham Vestas yang juga dari Denmark turun 3%, persentase yang berbeda dengan Orsted.
Kebijakan Trump menerapkan tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko, meski tidak secara langsung berdampak kepada Indonesia, tetapi pasti mempengaruhi dinamika perdagangan global. Apalagi perang dagang AS-Tiongkok tidak mungkin terhindar, sebab kebijakan Biden dan Trump soal tarik Tiongkok tidak berbeda.
Sikap AS pasti akan makin keras, dan dapat membuat Tiongkok menjadikan India, Indonesia, atau Eropa sebagai alternatif pasar dagang. Meski ekspor-impor Indonesia surplus beberapa terakhir, percuma jika kekayaan alam untuk ekspor dieksploitasi asing, dan penduduk yang besar dianggap pasar oleh aseng. Sebagian pengamat ekonomi hanya menyampaikan agar Indonesia “perlu” waspada – untuk sikap terbaik.
· · ·
Perintah eksekutif tersebut memang tidak langsung berlaku tanpa persetujuan DPR AS (United States House of Representatives). Namun saat ini, baik Gedung Putih, DPR AS, maupun Senate AS [DPD] dikuasai oleh Partai Republik, sehingga peluang perintah tersebut disetujui sangat pasti.
Jika berharap investor akan kabur menghindari perang dagang AS-Everyone, sepertinya korupsi harus diusaikan karena masih banyak negara di Asia Tenggara yang lebih bersih dari Indonesia untuk dijadikan pilihan.
Artikel Lain : Populasi Besar, Tantangan Besar, Impian Besar
Penulis : Devis Mamesah
Editor : Redaktur
