Oleh: Mardika Leuf Bnani
Titik kuliminasi demokrasi bukanlah sekadar mencapai konsensus, melainkan kemampuan mengelola konflik yang terus mengalir tanpa henti. Begitulah kira-kira inti kritik Chantal Mouffe terhadap model demokrasi deliberatif yang digaungkan Jürgen Habermas. Dalam situasi politik kontemporer, di mana polarisasi dan fragmentasi identitas semakin menguat, kritik Mouffe menawarkan perspektif segar: demokrasi harus dipahami sebagai medan “agonistik”atau sederhananya konflik yang konstruktif, bukan mimpi rasional tentang kesepakatan universal. Gagasan ini bukan hanya relevan secara teoretis, tetapi juga menjadi pisau analisis untuk memahami kegagapan demokrasi liberal dalam merespons kebangkitan populisme, radikalisme, dan krisis representasi di era postruth.
Profil Singkat Chantal Mouffe
Chantal Mouffe, sekarang berusia 81 tahun, ia seorang filsuf politik Belgia, ia menjadi salah satu perempuan yang mewakili suara kritis paling berpengaruh dalam wacana demokrasi radikal kontemporer. Latar belakangnya dalam tradisi Marxis Eropa Barat—khususnya melalui keterlibatannya dengan gerakan sosialis di Prancis dan Italia—membentuk dasar pemikirannya. Namun, bersama Ernesto Laclau, ia melakukan revisi radikal terhadap Marxisme ortodoks dalam buku Hegemony and Socialist Strategy (Hegemoni dan Strategi Sosialis). Duo pemikir ini menggabungkan analisis kelas Marxis dengan wawasan post-strukturalis tentang ketidakstabilan makna dan relasi kuasa, melahirkan teori “hegemoni” yang menekankan bahwa politik adalah medan pertarungan untuk memenangkan artikulasi makna.
Mouffe banyak terinspirasi oleh Carl Schmitt, filsuf Jerman yang melihat konflik sebagai esensi terdalam dari politik. Namun, berbeda dari Schmitt yang menganggap antagonisme harus diselesaikan atau dimusnahkan melalui otoritas absolut, Mouffe—dengan pengaruh Derrida dan Wittgenstein—mengusulkan agar konflik diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi dan dikelola secara produktif. Pemikirannya juga merespons kegagalan proyek Pencerahan(Age of Enlightenment) yang dianggapnya terlalu mengandalkan rasionalitas universal, mengabaikan pluralitas dan kontingensi dalam kehidupan politik.
Kritik Atas Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas
Demokrasi deliberatif, yang dipopulerkan Jürgen Habermas,filsuf Jerman, berakar pada keyakinan bahwa legitimasi politik hanya mungkin tercipta melalui diskursus rasional yang melibatkan semua pihak secara setara. Habermas membayangkan “rasionalitas komunikatif” sebagai fondasi etis untuk mencapai konsensus melalui argumentasi bebas dominasi. Ruang publik, menurutnya, harus menjadi arena netral, kosong, vulgar, di mana partisipan melepaskan kepentingan partikular dan berorientasi pada “kebaikan bersama”. Proses ini mensyaratkan kondisi ideal seperti inklusivitas, transparansi, dan kesetaraan akses (Habermas, 2007)
Namun, bagi Mouffe, model ini sangat ambisius karena mengabaikan realitas politik yang sesungguhnya: konflik adalah inevitabel, sesuatu yang niscaya ada, dan tidak bisa dihindari. Dalam The Democratic Paradox (2000), ia menegaskan bahwa upaya menghapus antagonisme (lawan dari “musuh agonistik” atau oposisi) dari politik justru mengerdilkan demokrasi itu sendiri.
Habermas, menurutnya, terjebak dalam ilusi modernis tentang rasionalitas yang netral, seolah-olah kepentingan dan identitas bisa direduksi menjadi sekadar “perbedaan pendapat” yang bisa diselesaikan lewat dialog. Padahal, relasi kuasa dan hegemoni selalu menyusup ke dalam setiap proses deliberasi. Misalnya, dalam praktiknya, kelompok marginal sering kali tidak memiliki akses setara ke ruang publik, atau bahasa rasional yang dipaksakan justru menjadi alat dominasi kelompok dominan.
Mouffe juga mengkritik konsep “konsensus” Habermasian sebagai bentuk penindasan terselubung. Konsensus, baginya, selalu bersifat semu dan hegemonik—bukan hasil dialog murni, melainkan produk dari relasi kuasa yang tidak seimbang. Di sini, ia mengutip Wittgenstein yang menyatakan bahwa bahasa bukanlah alat transparan untuk mencapai kebenaran, melainkan ‘permainan’ (language games) yang terikat pada konteks dan kepentingan. Dengan kata lain, tidak ada diskursus yang benar-benar netral; setiap argumen dibentuk oleh struktur kekuasaan yang melatarbelakanginya.
Rasionalitas dan Kekuasaan
Kritik Mouffe bersifat epistemologis: ia mempersoalkan asumsi dasar demokrasi deliberatif tentang kemungkinan mencapai kebenaran objektif melalui diskursus. Bagi Habermas, konsensus rasional adalah tujuan final, tetapi Mouffe—dengan inspirasi dari Wittgenstein—melihat bahasa bukan sebagai alat transparan untuk mencapai kesepahaman, melainkan sebagai medan pertarungan makna yang selalu terikat pada konteks kekuasaan. Setiap konsensus, tulisnya, adalah hasil hegemoni, bukan netralitas (Handayani. 2018).
Pendekatan ini sejalan dengan Michel Foucault yang mengungkap bagaimana rasionalitas modern sering kali menjadi alat dominasi. Foucault menunjukkan bahwa pengetahuan dan kebenaran tidak pernah lepas dari relasi kuasa—setiap era memiliki “rezim kebenaran” yang mengatur apa yang boleh dianggap valid. Mouffe mengambil alih wawasan ini tetapi memberinya twist politis: jika kebenaran adalah konstruksi hegemonik, maka tugas demokrasi bukanlah mengejar konsensus, melainkan memastikan bahwa pertarungan hegemonik itu berlangsung secara terbuka dan inklusif.
Di titik ini, Mouffe juga bersinggungan dengan Jacques Rancière, yang menolak reduksi politik menjadi administrasi konsensus. Bagi Rancière, politik sesungguhnya terjadi ketika yang tak terlihat (the uncounted)—kelompok marjinal, kaum terpinggirkan—menuntut pengakuan dalam tatanan yang ada. Namun, Mouffe lebih menekankan perlunya institusionalisasi konflik, sementara Rancière cenderung melihat politik sebagai momen disruptif yang sporadis.
Politik sebagai Medan Konflik Terbuka
Solusi Mouffe adalah “pluralisme agonistik”. Dalam Agonistics: Thinking the World Politically (2013), ia menekankan bahwa demokrasi sehat membutuhkan pengakuan terhadap “musuh” (enemy) sebagai “lawan” (adversary). Musuh dilihat sebagai ancaman yang harus dimusnahkan, sedangkan lawan adalah pihak yang sah untuk diperdebatkan, meski tidak pernah sepenuhnya didamaikan(Deta, 2021). Dengan kata lain, demokrasi bukanlah sistem untuk mencapai harmoni, melainkan mengubah antagonisme menjadi agonisme—konflik yang diatur oleh etika penghormatan terhadap yang lain.
Konsep ini memiliki implikasi praktis yang radikal. Misalnya, dalam konteks polarisasi politik, Mouffe menolak narasi yang mendemonisasi kelompok oposisi sebagai “anti-demokrasi”. Sebaliknya, ia mendorong agar perbedaan diakui sebagai bagian sah dari permainan demokrasi, selama itu diwadahi dalam kerangka aturan bersama. Contoh nyata adalah bagaimana partai-partai populisme kanan di Eropa sering dikucilkan sebagai “ancaman”, padahal menurut Mouffe, mereka justru merepresentasikan ketidakpuasan yang perlu direspons secara demokratis, bukan dieliminasi.
Pendekatan ini juga menolak epistemologi positivis yang mendasari demokrasi deliberatif bahwa konsensus rasional adalah tujuan utama dalam demokrasi. Bagi Mouffe, tidak ada “dasar universal” untuk kebenaran politik; yang ada hanyalah pertarungan hegemonik antara berbagai perspektif. Kebenaran selalu bersifat parsial dan temporal, terikat pada konstelasi kekuasaan tertentu (Zaenuri & Wahyudi, 2019). Dengan demikian, demokrasi agonistik tidak berpretensi menciptakan masyarakat tanpa konflik, melainkan mengakui bahwa konflik adalah sumber dinamika politik.
Kritik Mouffe relevan dalam konteks kebangkitan populisme dan polarisasi global hari-hari ini. Demokrasi deliberatif, dengan imajinasi rasionalistiknya, gagap menghadapi realitas di mana identitas dan emosi sering kali lebih menentukan daripada argumen logis. Agonisme mengajarkan bahwa konflik bukanlah kegagalan demokrasi, melainkan jiwanya.
Namun, tantangan tetap ada: bagaimana membangun etika agonistik tanpa terjebak dalam kekerasan simbolik? Di sini, Mouffe mengingatkan kita bahwa demokrasi adalah proyek yang tak pernah selesai—sebuah “horizon” yang selalu perlu diperjuangkan, bukan destinasi final. Ia menawarkan kerangka di mana konflik tidak dianggap sebagai patologi, melainkan sebagai tanda vitalitas politik. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi ini, mungkin inilah jalan terbaik untuk memelihara demokrasi: bukan dengan mimpi kesepakatan semu, tetapi dengan keberanian menghadapi ketegangan sebagai bagian dari hidup bersama.
Daftar Referensi:
Chantal Mouffe, The Democratic Paradox (London: Verso, 2000). Tersedia Online:https://monoskop.org/images/4/41/Mouffe_Chantal_The_Democratic_Paradox_2000.pdf
Habermas, Jürgen. Teori Tindakan Komunikatif. Terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
Zaenuri, Melfin & Agus Wahyudi. 2019. Konsep Populisme dalam Pemikiran Post-Marxisme Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe.
Deta, Karisharyanto Umbu. 2021. Pluralisme Agonistik: Menimbang Ulang Konsensus dan Hegemoni dalam Demokrasi. CRCS: UGM.
Maulida Sri Handayani. 2018. Yang-Politis Dalam Politik. Thesis: STF Dryarkara.
Penulis : Mardika Leuf Bnani
Editor : Ari Sujatmiko
