PENAMARA.ID – Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke 79 – 17 Agustus 2024, dalam berbagai acara kenegaraan dimulai dari Sidang Tahunan MPR bersama DPR/DPD (kemarin 16/08) diisi sindir-menyindir dan pantun-melantun – dari pantun yang terlalu menyanjung dan melebihkan Jokowi disebut “infrastruktur yang terintegrasi” harusnya ditambah dengan “diatas rakyat yang lapar dan mati”.
Selanjutnya Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan usaha-usaha MPR dalam menjaga ideologi bangsa, Pancasila sudah menjadi prinsip juga cahaya rakyat dalam berbangsa dan bernegara ditengah aturan-aturan yang jauh dari prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 – Perpres 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (4) (alat kontrasepsi sebagai upaya pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja), UU Nomor 17 Tahun 2017 (adanya ambang batas pencalonan Presiden yang menutup jalan tokoh progresif dan cerdas muncul dalam kontestasi), ditundanya pengesahan RUU tentang Perampasan Aset – bagian mana MPR menjaga prinsip Indonesia? Paling benar MPR melakukan pendidikan Pancasila kepada para elit agar dapat dijalankan dan tidak hanya dibicarakan.
Ketua DPR Puan Maharani pun hanya sekedar menyinggung tentang kecurangan Pemilu, kebrutalan semua caleg yang membuat pohon sebagai korban dalam kampanye mereka dan demokrasi deliberatif membanting seluruh opini dan persepsi rakyat – hanya sindiran kosong tanpa melihat kedalam kelompoknya sendiri juga cara menunjukan keunggulan dibalik kekalahan yang baik.
Angka-angka pencapaian palsu Jokowi dalam pidato nya, tentang menekan angka kemiskinan (indikator 2023) darimana beliau masih sanggup mengarang mampu menekan angka kemiskinan padahal pemberitaan hari ini menyatakan turunnya daya beli, tentang infrastruktur yang di bangun dengan hutang yang oleh kajian ekonomi akan terbayarkan dengan hasil kekayaan entah kemana hasil kekayaan alam Indonesia selama ini mengalir, tentang produk hukum mana yang bisa disyukuri dari yang beliau sampaikan (omnibus ciptaker sarat kepentingan korporasi dan KUHP yang menurunkan ancaman hukuman koruptor) – entah hasil angka kuantitatif itu didapat darimana, lebih baik menjadi pesimis daripada menunjukan optimisme palsu dibungkus rasa penasaran baju adat apa yang akan dipakai Presiden dan Ibu Negara.
Upacara Hybrid Tidak Dihadiri Beberapa Tokoh Nasional Tanda Selisih Masih Berlanjut di Pilkada 2024
Dalam upacara ini juga tidak menjadi peringatan kemenangan dari kemerdekaan atas penjajahan Belanda-Jepang, sebab banyak elit politik yang tidak hadir seakan tidak setuju IKN (Ibu Kota New) seperti Megawati yang sendiri membuat upacara di Sekolah Partai nya (Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan) simbolis keoposisian partai Banteng.
SBY pun memilih mengikuti Upacara di Pacitan yang sudah diagendakan jauh-jauh hari, tidak ingin menafsirkan secara berlebih namun tidak ada pernyataan resmi dari SBY sendiri – apa ini sebab perbedaan dukungan dalam Pilkada serentak, di Banten sendiri koalisi besar KIM Plus (Koalisi Indonesia Maju) terpecah dengan Gerindra mendukung kadernya padahal Demokrat punya calon kuatnya sendiri, sisi lain Sulawesi Utara tidak ada istilah KIM Plus sebab Demokrat juga punya calon yang mana Gerindra pun memaksakan calonnya yang kurang populer meski sudah di dorong oleh Jokowi – kembali lagi tidak ingin menafsirkan lebih soal cawe-cawe pemerintah pusat dan pengurus pusat partai dalam Pilkada yang punya otonom dan dinamika yang mungkin jadi alasan SBY ikut Upacara di Pacitan.
Akan kah menjadi tanda peringatan kepada keluarga Jokowi kedepan tidak ikut campur dalam Pilkada serentak nanti, kita ketahui juga gugatan Anwar Usman dikabulkan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negeri) yang memungkinkan ada ketua MK baru yang menggantikan Suhartoyo.
Memperingati Dirgahayu ke-79 Indonesia
Untuk memperingati hari kemerdekaan ini masyarakat mengadakan lomba seperti tahun-tahun sebelumnya, di Jakarta sendiri tidak terasa bahwa ada proses transisi perpindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan, ini terlihat dari kesenangan masyarakat dalam lomba-lomba di lingkungan masing-masing.
Serentak di Jakarta jalan padat penduduk disulap menjadi tempat mengadakan lomba karena tidak ada lapangan bagi masyarakat berkegiatan ditingkat RW apalagi RT, namun tetap tidak menutup kehebohan untuk setiap kalangan baik tua, muda, remaja dan anak-anak.
Mestinya kegembiraan yang sederhana dari masyarakat ini dicontoh para elit politik, yang dihiasi tawa tanpa kepura-puraan dan tawa tanpa keangkuhan. Tawa masyarakat tawa yang tidak memikirkan persoalan ekonomi, gejolak politik, dan ancaman kejahatan dimana-mana sebab kemiskinan yang tak teratasi.
Namun perlu kita yang sadar akan kekurangan Negeri ini melihat seperti amanat bung Hatta bahwa “Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat”. Utamanya kaum muda jangan cepat puas dan selalu merasa hidup penuh bahaya “vivere pericoloso” pesan bung Karno dalam pidato 28 Desember 1962.
Artikel Lain : Penindasan Rakyat Dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Penulis : Devis Mamesah
Editor : Redaktur
