Pengamat: Pelemahan KPK Jadikan Jokowi Pemimpin Korup Versi OCCRP

| PENAMARA . ID

Kamis, 2 Januari 2025 - 18:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi oleh: makassar.terkini.id/Hasbi Zainuddin

Ilustrasi oleh: makassar.terkini.id/Hasbi Zainuddin

PENAMARA.ID | Tangerang – Nama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam daftar pemimpin paling korup versi lembaga non pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Pemenang Person of the Year dipilih oleh panel juri yang terdiri dari para ahli, termasuk kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis. Sejak 2012, gelar ini diberikan kepada individu atau entitas yang dianggap paling berkontribusi pada kekacauan global melalui kejahatan terorganisasi dan korupsi.

Jokowi sebelumnya menyebut untuk membuktikan saja dugaan korupsi sebagaimana yang dimaksud OCCRP. Ia juga melanjutkab bahwa sekarang banyak fitnah dan framing jahat serta tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Kota Tangerang, Garry Vebrian mengatakan bahwa korupsi tidak melulu soal pembuktian kasus jika dilihat konteksnya dengan Jokowi.

“Saya meyakini OCCRP menilai bahwa Jokowi telah menciptakan ekosistem dan budaya koruptif, seperti pelemahan lembaga KPK, rusaknya institusi penegakan hukum, dan lainnya,” ujar Garry.

Garry juga menyoroti Prabowo Subianto sebagai Presiden terbaru pernah mengatakan terkait pemberantasan korupsi dan mengejar para koruptor sampai ke Antartika.

“Tentu kita bisa mengambil hikmah dari semua ini, bahwa di tangan Pak Prabowo citra kepemimpinan di Indonesia akan dikembalikan ke arah yang positif, semoga ini menjadi momen uji nyali Prabowo untuk berantas korupsi,” kata Garry dalam keterangan tertulis kepada media, Kamis (2/1).

Prabowo menurut Garry, persoalan ini bisa menjadi ajang pembuktian baginya sebagai petinggi negara yang benar serius ingin membersihkan korupsi di Indonesia.

“Iyaa tentu ini menjadi ajang pembuktian dan keberanian Prabowo untuk bersikap tegas tak pandang bulu atau malah menjadi melunak hanya karena persoalan ini disematkan kepada Jokowi,” pungkas Garry.


Artikel Lain : Kenaikan PPN 12% Buat Kemiskinan Tetap Terjaga

Penulis : Topan Bagaskara

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Kenaikan Anggaran Program MBG; Urgensi atau Ambisi Belaka?
Rakyat yang Menanggung, Negara yang Menghitung
Tiga Provinsi Terendam, Pemerintah Bilang Belum Tetapkan Bencana Nasional
Retorika Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran; dari Janji ke Realisasi menuju Stagnasi
Krisis BBM Swasta; Rapuhnya Sistem Pengelolaan Energi Kita
DPR Bikin Emosi: Kok Bisa Orang-Orang ‘Kualitas Rendahan’ Duduk di Senayan?
GMNI Tangsel Kecam Arogansi Brimob, Tuntut Copot Kapolri
Tragedi Rantis Lindas Driver Ojol: GMNI Desak Evaluasi Total Pembinaan Personel Brimob dan Polri
Berita ini 62 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 00:04 WIB

Kenaikan Anggaran Program MBG; Urgensi atau Ambisi Belaka?

Kamis, 25 Desember 2025 - 00:11 WIB

Rakyat yang Menanggung, Negara yang Menghitung

Jumat, 28 November 2025 - 19:40 WIB

Tiga Provinsi Terendam, Pemerintah Bilang Belum Tetapkan Bencana Nasional

Senin, 13 Oktober 2025 - 16:13 WIB

Retorika Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran; dari Janji ke Realisasi menuju Stagnasi

Minggu, 28 September 2025 - 13:55 WIB

Krisis BBM Swasta; Rapuhnya Sistem Pengelolaan Energi Kita

Berita Terbaru

Siswa penerima MBG di SD MI Raudhatul Jannah, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, 30 Mei 2025. Penamara/AgnesMonica

Nasional

Kenaikan Anggaran Program MBG; Urgensi atau Ambisi Belaka?

Jumat, 9 Jan 2026 - 00:04 WIB

Ilustrasi : Banksy, Seniman Jalanan Misterius | take via hot.detik.com

Esai

Terorisme: Kejahatan Luar Biasa Tanpa Yurisdiksi Jelas

Selasa, 6 Jan 2026 - 11:33 WIB