GMNI Tangsel Kutuk Brutalitas Polisi dalam Aksi Demonstrasi di DPR RI

| PENAMARA . ID

Jumat, 29 Agustus 2025 - 01:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kota Tangerang Selatan mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran di sekitar Gedung DPR RI yang berujung pada tragedi berdarah, Kamis (29/8).

Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda GMNI Tangsel, Sadam Fikri, menilai aksi kekerasan aparat bukan hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga melanggar mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Kota Tangerang Selatan mengutuk keras atas tindakan represif dan brutalitas yang dilakukan oknum polisi kepada demonstran hingga mengakibatkan tragedi berdarah di sekitar Gedung DPR RI. Lebih memilukan lagi, aksi brutalitas makin diperlihatkan ketika dengan ganasnya melindas seorang driver ojek online menggunakan rantis hingga meninggal dunia,” tegas Sadam.

Menurutnya, peristiwa tersebut sangat kontradiktif dengan tugas pokok kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. “Kejadian ini sungguh sangat memilukan. Polisi yang seharusnya memberikan perlindungan, keamanan, dan pelayanan kepada publik, justru masyarakat hari ini yang menjadi korban keganasan oknum-oknum mereka,” ujarnya.

Sadam menegaskan, Kapolri wajib bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut karena dinilai gagal melakukan pengarahan dan pembinaan terhadap anggotanya. “Sebagai pucuk pimpinan Polri, Kapolri tidak boleh lepas tangan. Beliau harus bertanggung jawab penuh,” katanya.

Lebih jauh, GMNI Tangsel menyerukan agar Polri segera mengembalikan marwah institusi sebagai pelindung rakyat. “Kami, segenap masyarakat Indonesia, sudah muak dengan ulah oknum berseragam. Kembalikan marwah Polri sebagai pelindung rakyat, bukan satu hari satu oknum, satu minggu satu kompi,” pungkas Sadam.

Insiden kekerasan aparat ini menambah daftar panjang kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan aksi unjuk rasa di tanah air. Hingga kini, masyarakat menantikan langkah tegas dan transparan dari Polri untuk menuntaskan kasus tersebut.

Penulis : Pujiawan

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Di Bawah Bayang-Bayang Rezim Prabowo dan Rule of Law yang Tersandera
Makan Bergizi Gratis yang Tak Pernah Bergizi dan Gratis; Proyek Bengis Pemerintahan Prabowo-Gibran
Kenaikan Anggaran Program MBG; Urgensi atau Ambisi Belaka?
Rakyat yang Menanggung, Negara yang Menghitung
Tiga Provinsi Terendam, Pemerintah Bilang Belum Tetapkan Bencana Nasional
Retorika Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran; dari Janji ke Realisasi menuju Stagnasi
Krisis BBM Swasta; Rapuhnya Sistem Pengelolaan Energi Kita
DPR Bikin Emosi: Kok Bisa Orang-Orang ‘Kualitas Rendahan’ Duduk di Senayan?

Berita Terkait

Selasa, 10 Februari 2026 - 22:41 WIB

Di Bawah Bayang-Bayang Rezim Prabowo dan Rule of Law yang Tersandera

Sabtu, 7 Februari 2026 - 04:01 WIB

Makan Bergizi Gratis yang Tak Pernah Bergizi dan Gratis; Proyek Bengis Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jumat, 9 Januari 2026 - 00:04 WIB

Kenaikan Anggaran Program MBG; Urgensi atau Ambisi Belaka?

Kamis, 25 Desember 2025 - 00:11 WIB

Rakyat yang Menanggung, Negara yang Menghitung

Jumat, 28 November 2025 - 19:40 WIB

Tiga Provinsi Terendam, Pemerintah Bilang Belum Tetapkan Bencana Nasional

Berita Terbaru