PENAMARA.ID — Rencana Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemuda dalam waktu dekat menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Tangerang Selatan menilai agenda tersebut berpotensi menjadi kegiatan seremonial yang tidak menyentuh kebutuhan riil pemuda.
Sadam Fikri, selaku Wakil Ketua Bidang Agitasi Propaganda DPC GMNI Tangsel menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan Musrenbang Pemuda menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pendekatan pemerintah terhadap pembangunan generasi muda.
“Rencana ini menuai kecaman keras karena kami melihatnya sebagai sandiwara birokrasi yang jauh dari substansi pemberdayaan pemuda yang sesungguhnya,” ujar Sadam saat diwawancarai Wartawan Penamara.id Minggu (29/3/2026).
Menurut Sadam, proses penyusunan hingga pelaksanaan Musrenbang Pemuda yang terselenggara dinilai tidak melibatkan organisasi kepemudaan (OKP) secara memadai. Padahal, OKP selama ini berperan sebagai wadah kaderisasi dan representasi suara pemuda di berbagai lini pembangunan.
Sadam menilai ketidakhadiran OKP dalam forum tersebut menjadi indikator lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap pemuda. Ia menyebutkan bahwa tanpa keterlibatan langsung dari elemen kepemudaan, Musrenbang berpotensi kehilangan arah dan hanya menjadi agenda administratif.
“Ketidakhadiran pelibatan OKP sebagai pilar utama kepemudaan dalam penyusunan dan pelaksanaan Musrenbang ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak memiliki keberpihakan terhadap pemuda,” tegas Sadam.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut mempertegas bahwa ruang partisipasi publik masih cenderung bersifat formalitas. Forum yang seharusnya menjadi ruang dialog terbuka justru berpotensi berubah menjadi ajang seremonial pemerintah belaka.
“Bagaimana mungkin bicara masa depan pemuda tanpa melibatkan rumah besar bagi para kader bangsa? Musrenbang ini tak lebih dari pesta birokrasi di atas kertas yang mengabaikan suara akar rumput pemuda,” tambahnya.
Dalam pernyataan sikap resminya, DPC GMNI Kota Tangerang Selatan menyampaikan sejumlah poin kritik. Mereka mengecam rencana pelaksanaan Musrenbang Pemuda yang dinilai eksklusif dan tidak melibatkan OKP sebagai mitra strategis pembangunan daerah.
Selain itu, DPC GMNI Kota Tangsel menegaskan bahwa Musrenbang Pemuda tanpa keterlibatan pilar kepemudaan berpotensi cacat secara moral dan substansi. Kegiatan tersebut juga dinilai berisiko menghabiskan anggaran daerah tanpa memberikan dampak signifikan bagi pengembangan kapasitas pemuda.
DPC GMNI Jota Tangerang Selatan juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memahami esensi demokrasi partisipatif. Pembatasan akses keterlibatan pemuda disebut dapat menghambat tumbuhnya nalar kritis dan peran aktif generasi muda dalam pembangunan.
Menanggapi situasi tersebut, DPC GMNI Kota Tangerang Selatan menyerukan kepada seluruh elemen pemuda, mahasiswa, dan aktivis daerah untuk mengawal rencana pelaksanaan Musrenbang Pemuda. Mereka juga mengajak berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya partisipasi pemuda dalam proses pembangunan.
Dalam pernyataannya, DPC GMNI Kota Tangerang Selatan bahkan mendorong konsolidasi gerakan sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah daerah agar membuka ruang partisipasi yang lebih luas.
“Kami mengajak seluruh elemen pemuda untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada masyarakat. Pemuda harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penonton di rumah sendiri,” ujar Sadam.
Seruan tersebut juga disertai ajakan untuk menjaga solidaritas antarorganisasi pemuda. DPC GMNI Kota Tangerang Selatan menilai bahwa hanya dengan keterlibatan aktif dan kolektif dari suara pemuda, aspirasi dapat benar-benar didengar dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Aktivis KontraS Jadi Korban Siraman Air Keras, Mahasiswa Tangerang Siap Turun Aksi Solidaritas
Penulis : Agnes Monica
Editor : Redaktur
