PENAMARA.id — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai organisasi kader ideologis telah lama menjadi simbol konsistensi perjuangan mahasiswa progresif dengan basis pemikiran Marhaenisme. Namun hari ini, GMNI justru berada pada persimpangan sejarah paling genting, terpecahnya organisasi dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga ke Dewan Pimpinan Komisariat (DPK). Sialnya, kini GMNI di persimpangan sejarah antara realitas dan idelogis yang kadang membingungkan kita semua.
Perpecahan ini bukan sekadar konflik administratif atau perbedaan tafsir konstitusi organisasi, melainkan cerminan krisis ideologis dan krisis kepemimpinan yang belum menemukan jalan penyelesaian secara dewasa dan beretika. Di tingkat DPP, dualisme kepemimpinan telah menciptakan kebingungan struktural yang sistemik. Alih-alih menjadi teladan persatuan dan kedewasaan politik organisasi, elite pusat justru terjebak dalam konflik legitimasi, klaim legalitas, serta perebutan pengaruh yang menjauhkan GMNI dari tugas historisnya sebagai alat perjuangan kaum marhaen.
Dampak dari konflik pusat ini merembet hingga ke daerah. DPD dan DPC dipaksa memilih kubu, bukan berdasarkan kesadaran ideologis, melainkan tekanan struktural dan kepentingan pragmatis. Akibatnya, GMNI kehilangan satu hal yang paling fundamental yaitu kesatuan arah perjuangan. Lebih tragis lagi, perpecahan ini akhirnya menghantam basis paling bawah yaitu suara akar rumput DPK.
Kader-kader muda yang seharusnya dibina dengan nilai-nilai nasionalisme, keberpihakan kepada rakyat kecil, dan disiplin ideologi justru disuguhi contoh konflik elitis, fragmentasi, dan tarik-menarik kepentingan. DPK yang semestinya menjadi dapur ideologis organisasi berubah menjadi arena konflik warisan elite.
Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini bukan hanya melemahkan GMNI secara organisatoris, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa secara keseluruhan. GMNI berisiko kehilangan relevansinya di tengah rakyat, karena terlalu sibuk menyelesaikan konflik internal ketimbang menjawab persoalan bangsa, ketimpangan sosial, krisis demokrasi, dan perampasan hak-hak rakyat.
Perlu ditegaskan bahwa perbedaan adalah keniscayaan dalam organisasi besar. Namun perpecahan adalah kegagalan kolektif. GMNI tidak kekurangan kader cerdas dan berintegritas, tetapi kekurangan keberanian moral untuk mengutamakan persatuan ideologis di atas ego struktural.
Sudah saatnya seluruh elemen GMNI baik yang berada di pusat maupun di akar rumput melakukan refleksi radikal. Marhaenisme tidak mengajarkan perebutan kekuasaan internal, melainkan pengabdian total pada kaum tertindas. Jika GMNI terus terjebak dalam konflik kepentingan, maka yang terpecah bukan hanya organisasi, tetapi juga makna perjuangan itu sendiri.
GMNI harus memilih untuk tetap hidup sebagai organisasi ideologis yang bersatu dan relevan, atau perlahan mati sebagai simbol sejarah yang kehilangan ruh perjuangannya.
Anggaran Alun-Alun Rp4,9 Miliar Diprotes GMNI Lebak
Penulis : Bayu Doni Padang
Editor : Agnes Monica
