PENAMARA.ID – Kondisi kabinet yang gemuk rasa-rasanya membentuk kehati-hatian rezim menyodorkan kebijakan. Kerap kali kebijakan disodorkan dalam bentuk setengah jadi –yang kemudian dibereskan oleh presiden atau ditegur sekretaris agung presiden.
Demokrasi hari ini semakin berjarak pada variabel moral dan etik. Keberadaan moral dan etik sengaja disembunyikan oleh negara berbasis sistem dan resep hukum. Akibatnya, negara demokrasi kita bermuara pada negara demokrasi olah-olahan. Kampanye politik digandrungkan melalui ruang-ruang demokrasi –akan tetapi selang berapa waktu demi merenggut suara, demokrasi transaksional terjadi; suara rakyat dibeli pakai harapan surga dan uang receh.
Resep hukum tentang suatu kebijakan meskipun berani menanggalkan etika politik, sekonyong-sekonyong dilahirkan. Harapan akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk berkata “ini boleh, karena ada hukum,”. Persetan lantang jerit rakyat, terpenting dua tugas pokok pemerintah terlaksana sukses; merampas tanah masyarakat dan merusak alam seluas-luasnya.
Keberadaan moral dan etika dalam politik Indonesia harus menjadi penuntun dan batasan demi menciptakan kehidupan berwarganegara yang bermartabat. Dan mengingatkan kepada pemerintah bahwa di atas hukum bertengger moral dan etik. Jika sebuah negara tidak terselamatkan dari kelakuan-kelakuan binal pemerintah tersebut, maka tidak indahnya sebuah negara tersebut seperti sarang sekumpulan anjing lapar.
Memang, akhir-akhir ini kebijakan pemerintah terkesan pro rakyat. Kendati seperti itu, bukan berarti kita langsung berbahagia, tentu kita masih merasakan ada bau kepentingan individu dan suasana jahat di tubuh pemerintah dengan kumpulannya. Ini mengapa yang sering terjadi adalah ‘seolah-olah’, pemerintah akan berucap baik dan bermain bibir ketika menyampaikan sebuah kebijakannya untuk diterapkan, akan tetapi jangan dipercaya seratus persen sebab di setiap ucapan pasti menyimpan kebohongan, pesan tersembunyi dan segala jenis lainnya yang bersifat sektarian.
Sehingga bila ada yang berkata bahwa sebuah pemerintahan itu melayani hajat hidup orang banyak atau pamong praja bagi sebuah bangsa yang besar dan luas dari Sabang sampai Merauke, pernyataan tersebut merupakan lip service belaka yang terselubung dengan Sekian banyak kepentingan tersembunyi.
Menurut Habermas, semua harus waspada dan hati-hati terhadap sebuah kebijakan tertentu yang sedang digulirkan oleh sebuah pemerintahan tertentu yang berkedok bertujuan untuk kepentingan bersama sebab disadari maupun tidak, di situlah akan ada banyak kelicikan dan kepicikan yang terjadi sehingga menyesatkan.
Pada hal itu, kita harus tersadar atas keberadaan hubungan jalin kelindan antara pengetahuan dan kekuasaan. Bila dijelaskan lebih lanjut, maka sebetulnya di setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah pasti mengandung kekuasaan tertentu yang bersifat represif untuk mengamankan kepentingannya. Yang jelas, netralitas, independensi dan lain seterusnya untuk melahirkan kebijakan yang betul-betul murni untuk kebaikan bersama demi kedaulatan rakyat sebetulnya tidak pernah ada.
Hal tersebut sangat naif untuk diadakan. Sebab hal sedemikian halnya dengan berupaya untuk merongrong sebuah kekuatan kekuasaan yang dikendalikan oleh penguasa. Tak hanya itu saja, ini terkait erat dengan kesombongan politik penguasa untuk tampil angkuh di depan rakyat dan bangsanya bahwa ia adalah penguasa, dan sebagai penguasa, maka semua yang dikuasai harus tunduk, takzim dan menyembah kepadanya. Tidak demikian, kewibawaan penguasa menjadi ambruk dengan sedemikian ironis.
Oleh karena itu, sejak dalam pikiran sudah saatnya melepaskan rasa ketakutan dan was-was kita untuk menyampaikannya yang kita yakini adalah kebenaran kepada siapapun juga. Serta boleh juga kita ciptakan pergaulan yang lebih erat antara penguasa, swasta, dan dunia seniman, agar pandangan kekuasaan mereka diimbangi oleh pandangan-pandangan dan pengalaman artistik dan kemanusiaan.
Sebab, jika kita terus begini, tidak mengubah cara-cara berpikir dan berbuat, kemudian tidak mengubah nilai-nilai yang membimbing kehidupan kita, tingkah laku kita, maka sangat dikhawatirkan kita akan hanya jadi kuli kasar belaka bagi perusahaan-perusahaan multinasional negara Tiongkok, AS, Jepang, Australia dan Singapura. Relakah kita melihat anak cucu kita mengalami nasib demikian?
Artikel Lain : Populasi Besar, Tantangan Besar, Impian Besar : Indonesia
Penulis : Topan Bagaskara
Editor : Redaktur
