Status Jokowi di PDIP

Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harto Kristiyanto, mengungkapkan status keanggotaan Presiden Indonesia yang ke-7, Joko Widodo (Jokowi) berserta keluarga, dinyatakan berakhir sejak tidak sejalan dengan cita-cita partai.

Pernyataan ini disampaikan Harto dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12). Dia menegaskan komitmen partainya melawan penyalagunaan kekuasaan, sambil mengajak masyarakat untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih baik.

“Jadi ketika, saudara Gibran dan Bobby dicalonkan partai politik lain, dan kemudian  itu juga ‘diendors’ (didukung) oleh bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat oleh saudara Anwar Usman (adik ipar Jokowi),” ujar Hasto.

“Pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir,” tambah Hasto. Dia juga menambahkan bahwa keanggotaan PDIP tidak berdasarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) tetapi pada komitmen terhadap cita-cita partai.

Jokowi saat dijumpai wartawan pada kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, mengaku masih menyimpan KTA dari PDIP, namun enggan menjawab terkait statusnya sebagai kader (3/12).

Ditemani Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy, Hasto juga menyampaikan pada tanggal 17 Desember nanti akan memecat 27 kader yang bertengangan sikap dengan partai sejak Pemilu 14 Februari lalu sampai Pilkada Serentak 2024.

Awal Ketegangan Jokowi dan PDIP

Ketegangan antara Jokowi dengan partai yang mengusungnya (PDIP) pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, diakibatkan adanya isu tentang tiga periode juga wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

PDIP menyatakan isu-isu tersebut bertentangan dengan ideologi bangsa, prinsip serta disiplin partai. Sehingga dalam Pemilu 2024 Jokowi dan PDIP mengambil langkah yang berbeda. Jika memang hanya sekedar isu maka tidak seharusnya ada perbedaan untuk kader dan partainya.

Ketegangan ini kemudian berkembang menjadi pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto, lawan politik Jokowi di Pemilu 2014 dan 2019. Perubahan signifikan, meski kedekatan Prabowo sudah terjalin, sejak diangkat sebagai menteri pertahanan pada 2019 dalam Kabinet Jokowi.

Prabowo-Gibran pun diumumkan sebagai pemenangan (20/03/2024), mengalahkan calon yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat perolehan suara paling kecil dibanding calon lain, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kekalahan tersebut merupakan pukulan keras, sebab basis suara PDIP – tergerus, yang sebelumnya mendukung Jokowi.

Alasan PDIP tidak memecat Jokowi

Mesti sudah terang-terangan berbeda arah politiknya, Jokowi tidak dipecat PDIP. Alasannya, Jokowi dianggap sebagai kader PDIP yang sudah mencapai reputasi yang tinggi dengan menjabat sebagai Presiden RI.

“Pak Jokowi itu adalah kader yang mencapai tingkat tertinggi menjadi Presiden, dan tentu dari situ kita juga menjaga etika dan kehormatan beliau.” Ungkap Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP (23/4/2024), dikutip dari tribunkaltim.co

Jelang sebulan pernyataan Komarudin, PDIP menggelar Rakernas ke-V di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, 24-26 Mei 2024 dengan tidak mengundang Jokowi. Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jendral DPP PDIP, menilai Jokowi tidak lagi memiliki semangat menjaga hukum dan demokrasi, ini jadi alasan tak mengundang Jokowi saat itu (22/5/2024).

Dapat diartikan PDIP tidak memecat bukan karena tidak bisa, tetapi meminta Jokowi secara ‘kesatria’ menyatakan mundur dengan menyerahkan KTA nya sebagai kader dengan capaian tertinggi juga sebagai orang yang mestinya paling memiliki semangat menjaga hukum dan demokrasi.

Ketegangan di Pilkada

Ketegangan ini terus belanjut dengan sikap Jokowi yang kembali menyatakan dukungan pada calon gubernur/wakil gubernur, bupati/ wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang memang berseberangan dengan PDIP di Pilkada 2024 sekarang.

Jokowi menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil dalam konstestasi Pilkada Jakarta 2024, dia menegaskan bahwa pemimpin didasarkan pada rekam jejak. “Kenapa saya mendukung Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya dukung Ridwan Kamil? Karena rekam jejak,” kata Jokowi, saat bertemu Ridwan Kamil di Kemayoran, Jakarta Pusat (18/11).

Kritik terhadap penyataan Jokowi tersebut disampaikan oleh wartawan senior, Akbar Faizal, “Tugas dan peran orang tua ajarkan kearifan kepada generasi berikutnya. Terkhusus kepada para mantan (mantan pejabat), saatnya tunjukan cara berpolitik yang masuk akal dan bermartabat.”

“Maka, penting bagi Pak @jokowi menjelaskan sebarapa buruk rekam jejak @pramonoanung, @Andikaperkasa09 dan @Tri_Rismaharini yang bertahun-tahun total bekerja dengan setia untuk njenengan (bahasa jawa: anda) tapi anda kampanyekan yang lain sambil mengatakan, “Saya memilih mereka (selain tiga nama diatas tadi) atas pertimbangan rekam jejak (yang baik)”.” Tulis Akbar Faizal yang dikutip melalui akun X nya @akbarfaizal68 (21/11).

Demokrasi mestinya dijadikan alat kontrol kekuasaan, bukan sebagai alat perpecahan. Kritik jangan dianggap sebagai usaha destruktif tetapi sebagai usaha menyadarkan komitmen. Pertengkaran politik hanya mengganggu kestabilan ekonomi, yang beban beratnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Maka semestinya pernyataan dan sikap yang tepat oleh para tokoh serta pejabat dapat mencerminkan integritas dan kebijaksanaan, agar memperkuat kepercayaan publik dalam berbagai macam aspek bernegara.

Artikel Lain :

Hasto Kristiyanto: PDI Perjuangan di Pilkada Terima Tekanan Politik 

Penulis : Devis Mamesah

Editor : Redaktur