“Revolusi tak selalu membebaskan. Kadang ia hanya mengganti tuan lama dengan tuan baru.”
Di banyak momen sejarah, kita melihat pola yang sama berulang tanpa henti: mereka yang dulunya tertindas, ketika naik ke atas, justru berubah menjadi penindas baru. Fenomena ini tidak asing. Mahasiswa yang dulunya lantang berorasi di jalan, membakar semangat massa dengan teriakan “Hidup rakyat!”, tiba-tiba berubah wajah ketika duduk di kursi kekuasaan. Orasi yang dulu revolusioner berganti menjadi pidato birokratis; idealisme yang dulu menyala berganti dengan rapat-rapat panjang dan kalkulasi politik.
Fenomena ini sesungguhnya bukan barang baru. Sejak masa kolonial hingga sekarang, pola serupa muncul berulang-ulang. Dari Mahasiswa yang naik jadi pejabat, dari rakyat kecil yang mendapat sedikit kuasa, dari aktivis yang masuk parlemen—semuanya memperlihatkan bagaimana korban bisa berubah menjadi pengulang pola lama.
Pertanyaan besar pun muncul: kenapa begitu? Mengapa manusia, ketika mendapat sedikit kekuasaan, cenderung meniru gaya penindas sebelumnya? Mengapa perjuangan untuk membebaskan sering kali hanya berakhir pada perebutan posisi, bukan pembebasan sejati?
Untuk menjawab itu, kita harus membongkar akar psikologis, sosial, dan historis dari fenomena ini. Esai ini mencoba menelusuri pola berulang tersebut: dari masa kolonial, revolusi, orde baru, hingga reformasi, serta refleksi filosofis mengapa lingkaran ini begitu sulit diputus.
Paulo Freire, dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas, menulis bahwa orang tertindas sering kali “mengidentifikasi diri dengan penindas.” Maksudnya, karena mereka hidup lama di bawah dominasi, maka gambaran tentang kekuatan, kehormatan, dan keberhasilan selalu melekat pada figur penindas. Akibatnya, ketika mereka diberi sedikit kuasa, mereka meniru pola yang sama, karena itulah satu-satunya contoh “kekuasaan” yang mereka kenal.
Inilah yang terjadi pada petani yang naik menjadi mandor, Dulu ia dimarahi, diperintah, bahkan dipukul oleh mandor sebelumnya. Tapi begitu ia mendapat posisi itu, ia mengulang pola sama pada buruh lain. Baginya, begitulah cara bekerja sebagai mandor: keras, kasar, menindas.
Dalam banyak budaya, terutama di masyarakat kita, kekuasaan/jabatan/kekayaan dipandang sebagai simbol kehormatan. Orang merasa baru dihargai kalau punya jabatan. Akhirnya, jabatan bukan dipahami sebagai amanah untuk melayani, melainkan sebagai “gelar sosial” yang membedakan dirinya dari orang biasa. Maka, saat sudah di atas, ada dorongan kuat untuk menjaga jarak dari rakyat, bahkan memperlakukan rakyat sebagai bawahan.
Nah Ketika seseorang sudah naik ke puncak, muncul ketakutan baru: takut kehilangan posisi. Kekuasaan memberi kenyamanan, gaji besar, fasilitas, dan status sosial. Demi mempertahankannya, mereka menggunakan cara lama: menekan, mengontrol, bahkan menindas. Jadi, rasa takut kehilangan jauh lebih besar daripada keberanian mengubah.
Perjuangan yang awalnya untuk rakyat bisa menyempit jadi perjuangan personal. Mahasiswa yang dulu berteriak demi keadilan rakyat, ketika masuk ke sistem, perlahan bergeser: yang dipikirkan bukan lagi “bagaimana rakyat bebas,” melainkan “bagaimana saya aman, punya posisi, dan tetap punya kuasa.”
Yang paling besar adalah fakta bahwa sistem sering kali lebih kuat dari individu. Seorang aktivis idealis masuk ke sistem politik yang sudah mapan, dengan budaya patronase, oligarki, dan politik uang. Untuk bertahan, ia harus kompromi. Lama-lama, kompromi menjadi kebiasaan, dan kebiasaan berubah menjadi pola baru.
Ilustrasi :
Fenomena serupa juga nyata di pedesaan. Misalnya, dalam perkebunan sawit atau pabrik gula. Banyak pekerja yang dulunya buruh kasar, kemudian dipromosikan jadi mandor. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan teman-temannya, sang mandor baru malah lebih keras dalam menekan buruh. Ia memberi target tinggi, memotong upah, atau bahkan melakukan kekerasan.
Mengapa begitu? Karena ia meniru gaya mandor lama yang dulu menindasnya. Selain itu, ia punya kepentingan pribadi: mempertahankan jabatannya. Jika ia tidak keras, atasan bisa mengganti dengan orang lain. Jadi, pola penindasan berulang, meski pelakunya berganti wajah.
Di masa kolonial Belanda, rakyat pribumi mengalami penindasan luar biasa. Sistem tanam paksa, kerja rodi, dan pajak mencekik membuat rakyat menderita. Namun, Belanda tidak bekerja sendiri. Mereka selalu membutuhkan kaki tangan dari pribumi sendiri: bupati, para mandor, pejabat desa, hingga golongan priyayi.
Mandor pribumi adalah contoh klasik. Ia sama miskinnya dengan petani biasa, tapi karena diberi sedikit kuasa untuk mengawasi, ia justru menjadi lebih keras pada sesama rakyat. Dalam banyak catatan sejarah, mandor pribumi sering kali lebih kejam daripada tuan Belanda sendiri, karena ia harus membuktikan loyalitas sekaligus mempertahankan posisinya.
Pola ini menunjukkan bahwa penindasan tidak selalu datang dari luar, tetapi juga bisa dijalankan oleh orang dalam. Lingkaran setan itu sudah ada sejak masa kolonial.
Ketika Indonesia merdeka, rakyat mengira penindasan akan berakhir. Tapi faktanya, setelah penjajah pergi, lahirlah elite baru atau bisa kita sebut sekarang “penjajah gaya baru”. Golongan birokrat, politisi, dan pejabat baru menggantikan posisi Belanda. Sistemnya tidak banyak berubah: rakyat kecil tetap jadi buruh tani, pekerja, dan rakyat jelata yang terpinggirkan.
Di masa Orde Lama, jargon revolusi begitu kuat. Tapi revolusi sering kali hanya dipakai untuk mempertahankan kekuasaan segelintir elite politik. Perselisihan partai, konflik ideologi, dan intrik politik menunjukkan bahwa rakyat kembali hanya jadi penonton.
Di bawah Soeharto, penindasan mengambil bentuk baru. Dengan alasan pembangunan, rakyat ditekan. Tanah-tanah dirampas untuk proyek, suara-suara kritis dibungkam. Aktivis mahasiswa memang lantang bersuara, tapi sebagian yang masuk sistem justru akhirnya ikut dalam lingkaran birokrasi yang korup.
Orde Baru menunjukkan pola yang lebih canggih: penindasan dibungkus dengan jargon “stabilitas” dan “pembangunan.” Tapi intinya sama: kekuasaan di tangan segelintir orang, rakyat jadi obyek.
Tahun 1998, mahasiswa turun ke jalan, menggulingkan rezim Orde Baru. Rakyat berharap inilah awal kebebasan sejati. Namun, setelah reformasi, banyak aktivis yang masuk ke dalam sistem politik. Sebagian tetap idealis, tapi tidak sedikit yang terjebak pada pola lama: korupsi, kompromi, dan penindasan model baru.
Ironisnya, yang dulu teriak di jalan menentang korupsi, kini ikut terseret kasus korupsi. Yang dulu bicara soal keadilan rakyat, kini sibuk dengan proyek dan tender. Orasi di jalan berubah jadi pidato di ruang sidang, tapi pola perilakunya sama.
Ilustrasi :
Kala itu Ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut reformasi, menentang korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta menuntut demokrasi. Mereka berani melawan aparat, menantang tirani, dan bahkan banyak yang jadi martir.
Namun, setelah Orde Baru tumbang, sebagian aktivis mahasiswa itu masuk ke sistem politik. Ada yang jadi anggota DPR, kepala daerah, bahkan menteri. Tidak sedikit dari mereka tetap setia pada idealisme, tapi sayangnya ada pula yang justru terseret dalam pola lama: ikut korupsi, bermain proyek, atau sekadar jadi bagian dari elit yang dulu mereka lawan.
Contohnya, beberapa nama besar mantan aktivis 1998 tercatat dalam kasus korupsi. Ada yang terjerat suap proyek pemerintah, ada pula yang terlibat gratifikasi. Media sering menyindir: “dulu teriak di jalan lawan korupsi, sekarang teriak di pengadilan minta keringanan.” Fenomena ini menunjukkan betapa sulitnya mempertahankan idealisme ketika sudah berada dalam sistem yang rusak.-
Mahasiswa aktivis yang vokal melawan ketidakadilan ibarat petani yang naik jadi mandor. Selama masih mahasiswa, mereka adalah kaum tertindas: hidup sederhana, berjuang bersama rakyat. Tapi ketika mereka naik ke posisi pejabat, mereka merasa perlu menjaga status. Akhirnya, mereka meniru gaya pejabat lama yang dulu mereka lawan.
Sama seperti petani yang dulunya dipaksa bekerja keras, ketika jadi mandor ia memaksa petani lain bekerja lebih keras. Bagi mereka, begitulah cara “mengatur” orang lain.
Pola itu terus berulang: rakyat kecil naik kelas sosial, tapi tidak memutus rantai penindasan. Yang berubah hanya siapa yang duduk di kursi, bukan sistemnya.
Ilustrasi :
DPR sering kali dipandang sebagai “wakil rakyat kecil.” Banyak yang awalnya dipilih karena dianggap dekat dengan warga, bahkan ada yang berangkat dari latar belakang pengusaha, aktivis, bahkan artis. Namun, setelah duduk di kursi kekuasaan, tidak sedikit yang ikut terjerat praktik lama: penyalahgunaan dana desa, suap, proyek fiktif dan lain-lain.
Kasus korupsi dana desa, misalnya, tiap tahun hampir selalu ada. Padahal, orang itu dulu mungkin adalah orang yang ikut melawan ketidakadilan di desanya. Lagi-lagi, kekuasaan membuat orang mengulang pola yang sama: rakyat kembali ditindas, hanya saja wajah penindasnya berbeda.
Freire menyebut bahwa kaum tertindas sering kali takut pada kebebasan sejati. Sebab kebebasan menuntut tanggung jawab besar dan keberanian untuk melepaskan pola lama. Karena itu, lebih mudah bagi orang tertindas untuk meniru penindas. Mereka merasa lebih aman “jadi bos kecil” daripada benar-benar menciptakan sistem baru yang setara.
Fanon dalam The Wretched of the Earth menulis bahwa kolonialisme meninggalkan luka psikologis mendalam. Orang yang pernah dijajah sering membawa mentalitas budak. Bahkan ketika mereka merdeka, mereka tetap berpikir dalam kerangka kolonial. Hasilnya, elite nasional sering hanya menggantikan posisi penjajah, bukan menghancurkan sistem kolonial.
Sosiologi menunjukkan bahwa kekuasaan cenderung menciptakan jarak. Ketika seseorang naik ke posisi berkuasa, ia punya kepentingan mempertahankan status. Maka, ia akan cenderung menekan yang di bawah. Inilah mengapa kekuasaan, tanpa kontrol, hampir selalu menghasilkan penindasan baru.
Sejarah menunjukkan satu hal: pola penindasan dari dulu tetap sama. Dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, siklus itu berulang. Yang berubah hanyalah wajah pelakunya, bukan sistemnya.
Kaum tertindas sering kali bermimpi merdeka, tapi ketika mendapat kuasa, mereka hanya menggantikan posisi penindas lama. Sebaliknya, kaum penindas takut kehilangan “kebebasan” untuk menindas.
Generasi sekarang menghadapi tantangan besar: berani atau tidak memutus lingkaran ini? Jika tidak, sejarah akan terus mengulang pola lama, dan rakyat akan selalu jadi korban. Tapi jika berani membangun kesadaran kritis—bahwa kuasa bukan untuk menindas, melainkan untuk membebaskan—maka lingkaran setan itu bisa dipatahkan.
Setiap zaman melahirkan generasi yang membawa luka dan harapan. Luka karena hidup terlalu lama di bawah bayang-bayang penindasan; harapan karena selalu ada peluang untuk keluar dari lingkaran sejarah yang menjerat. Tetapi luka itu hanya akan menjadi dendam jika tidak ditempa oleh kesadaran kritis. Harapan hanya akan menjadi fatamorgana jika tak berani mengubah pola lama.
Paulo Freire menegaskan bahwa tugas kaum tertindas bukanlah bermimpi menjadi penindas baru, melainkan menumbangkan logika penindasan itu sendiri. Revolusi sejati bukanlah sekadar pergantian nama dan wajah penguasa, melainkan pembebasan manusia dari rasa takut akan kebebasan. Selama ketakutan itu masih menguasai hati, maka revolusi akan mandek menjadi sekadar rotasi kursi.
Hari ini, generasi muda, mahasiswa, buruh, petani, kaum miskin kota, hingga seluruh rakyat pekerja dihadapkan pada pilihan historis: terus hidup dalam siklus lama, atau berani memutus rantai yang membelenggu. Pilihan pertama membawa kita pada nasib sama seperti generasi sebelumnya: jadi pion di papan catur kuasa, atau jadi penguasa baru yang menindas. Pilihan kedua, yakni jalan pembebasan, menuntut keberanian yang lebih radikal: menolak tunduk pada logika lama, sekaligus menolak menjadi penindas atas nama perubahan.
Revolusi yang kita butuhkan bukanlah revolusi setengah hati, melainkan revolusi kesadaran. Kesadaran bahwa kebebasan bukanlah hadiah dari penguasa, melainkan hak yang lahir dari keberanian untuk melawan. Kesadaran bahwa kekuasaan sejati bukan untuk menguasai, melainkan untuk membebaskan. Kesadaran bahwa masa depan tidak diwariskan begitu saja, tetapi direbut dengan keberanian untuk berpihak pada manusia—bukan pada struktur penindasan.
Maka, saatnya berhenti mengagungkan kursi empuk, jabatan tinggi, atau status sosial yang kosong makna. Saatnya menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk merobohkan tembok yang membatasi manusia dari kemanusiaannya sendiri. Inilah makna revolusi yang sesungguhnya: menghancurkan budaya penindasan, membangun tatanan yang adil, dan melahirkan manusia baru yang berani hidup bebas.
“kebebasan itu harus diperjuangkan, bukan diberi.” Maka tugas kita hari ini jelas: tidak lagi takut untuk bebas, tetapi menjadikan kebebasan sebagai napas perjuangan, agar sejarah tidak lagi berputar dalam lingkaran setan, melainkan maju menuju pembebasan yang sejati.
baca juga : Tanah Dirampas, Pendidikan Dimainkan, Harga Dibohongi. Mereka Kaya dari Penderitaan Kita
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
