Arsitektur Jiwa KH. Abdurrahman Wahid: dari pesantren ke perpustakaan sunyi hingga Istana Negara.
Setiap tanggal 31 Januari, Nahdlatul Ulama memperingati hari lahirnya. Di tanggal itulah, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mengenang para pendirinya, mengulang kembali khittah perjuangannya, dan menimbang sejauh mana cita-cita kemanusiaan yang dulu dirintis para kiai masih hidup di tengah zaman yang terus berubah.
Namun di antara begitu banyak nama besar dalam sejarah NU dan perkembangan zaman, ada satu sosok yang saat ini pikiran dan gagasannya sering dilupakan oleh kader dan warga Nahdiyin. Yap betul ia adalah : Abdurrahman Wahid, atau yang akrab dipanggil Gus Dur.
Ia bukan hanya cucu pendiri NU dan pewaris darah pesantren, melainkan juga tafsir paling berani tentang bagaimana Islam Nusantara seharusnya berdiri—terbuka, ramah, dan berpihak pada kemanusiaan. Karena itu, memperingati hari lahir NU tanpa membicarakan Gus Dur terasa seperti membaca sejarah tanpa paru-parunya.
Dari dirinya, kita melihat bagaimana tradisi pesantren bisa melahirkan seorang kosmopolitan, bagaimana seorang santri bisa kritis, bagaimana seorang santri bisa menjadi presiden, bagaimana agama bisa menjelma menjadi bahasa kemanusiaan yang paling universal.
Di banyak pesantren tradisional Jawa pada dekade 1950–1960-an, kedisiplinan adalah hukum tak tertulis yang nyaris sakral. Seorang santri diukur dari ketekunannya duduk bersila berjam-jam, dari kelancarannya membaca kitab kuning tanpa harakat, serta dari kepatuhannya pada ritme hidup yang seragam: bangun dini hari, mengaji, sekolah, mengaji lagi, lalu tidur.
Dalam lanskap pendidikan seperti itu, membolos adalah pelanggaran kecil yang cukup untuk membuat seorang murid dicap bandel. Namun di Tebuireng, Jombang, ada seorang santri berkacamata yang berulang kali “menghilang” dari kelas dan Kebiasaan membolosnya tidak cuma di pesantren saja namun sampai duduk di bangku kuliahpun kebiasaan bolos ia tetap bawa.
Ia bukan bolos untuk bermain atau bersantai, melainkan justru bersembunyi di perpustakaan, menumpuk buku-buku sastra, filsafat, dan majalah internasional yang sama sekali tidak tercantum dalam kurikulum pesantren. Santri itu bernama Abdurrahman Wahid.
Sejak muda, Gus Dur menunjukkan kegelisahan yang tidak umum bagi anak seusianya. Ia lahir bukan dari keluarga biasa, melainkan dari garis keturunan yang nyaris identik dengan sejarah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kakeknya adalah KH. Hasyim Asy’ari, pendiri NU dan tokoh sentral kebangkitan Islam tradisional di Indonesia.
Ayahnya, KH. Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia sekaligus pembaru pendidikan Islam. Dalam logika sosial pesantren, anak dengan silsilah seperti itu seakan sudah memiliki takdir yang digariskan: menjadi kiai, memimpin lembaga agama, dan meneruskan tradisi.
Namun Gus Dur sejak awal menunjukkan bahwa ia tidak puas hanya menjadi pewaris. Ia ingin menjadi penafsir zamannya sendiri. Ia membaca jauh melampaui batas kurikulum pesantren, menyerap sastra Rusia, filsafat Prancis, pemikiran sosial Eropa, hingga laporan berita internasional dari radio BBC. Kegemarannya membaca membuat ia lebih akrab dengan gagasan-gagasan global ketimbang sekadar hafalan teks. Dalam dirinya, tradisi dan modernitas tidak berhadap-hadapan sebagai musuh, melainkan sebagai dua arus yang sama-sama perlu dipahami.
Kebiasaan “membolos” itu pada dasarnya adalah bentuk pembangkangan intelektual yang sunyi. Gus Dur tidak menolak agama, justru sebaliknya: ia ingin memahami agama secara lebih luas dari sekadar hafalan hukum. Ia meyakini bahwa ilmu Tuhan tidak mungkin dibatasi oleh satu mazhab, satu kitab, atau satu ruang kelas.
Karena itu ia memilih menjelajah, membaca apa saja dari sastra rusia hingga filsafat francis, berita internasional sampai berita lokal, bahkan buku-buku yang oleh sebagian kalangan dianggap berbahaya seperti buku berbau kiri atau menyimpang. Sikap ini kelak menjadi fondasi penting bagi cara berpikirnya: keyakinan yang kuat tidak dibangun dengan menghindari pertanyaan, melainkan dengan berani berhadapan dengan keraguan.
Di usia belia, ia sudah terbiasa membaca pandangan yang mengkritik Islam, orientalisme Barat, dan ideologi-ideologi sekuler. Alih-alih marah atau defensif, ia justru memandang kritik sebagai cara memperkaya pemahaman. Bagi Gus Dur, iman yang matang adalah iman yang tahan uji, bukan iman yang diselamatkan dengan larangan membaca atau dibatasi untuk membaca.
Perjalanan intelektualnya mencapai titik penting ketika ia melanjutkan studi ke Timur Tengah. Baghdad, kota yang dalam imajinasi banyak orang dipenuhi romantika sejarah Islam klasik, justru memberinya pelajaran tentang kompleksitas dunia modern.
Di sana ia berhadapan langsung dengan dinamika politik Arab, perdebatan teologis, serta pergulatan antara tradisi dan modernitas yang jauh lebih keras daripada di Indonesia. Ia belajar agama dari sumber-sumber aslinya, tetapi pada saat yang sama menyaksikan bagaimana agama bisa diseret menjadi alat ideologi dan kekuasaan.
Dari pengalaman itulah ia menyadari bahwa menjadi Muslim yang utuh tidak berarti meniru Arab secara budaya. Islam baginya bukan soal kostum atau simbol, melainkan nilai kemanusiaan yang universal. Pemahaman ini yang kemudian melahirkan gagasan kosmopolitanisme Islam dalam dirinya: seorang Muslim dapat tetap saleh sekaligus terbuka, tetap berakar pada tradisi sekaligus berdialog dengan dunia.
Kecenderungan berpikir terbuka itu membentuk karakter Gus Dur yang unik. Ia serius membaca kitab-kitab berat, tetapi dalam keseharian justru gemar melontarkan lelucon. Banyak orang terkecoh oleh kelucuannya. Mereka mengira ia tidak serius, bahkan sembrono. Padahal humor bagi Gus Dur bukan sekadar hiburan, melainkan mekanisme intelektual sekaligus spiritual.
Ia menyadari bahwa kekuasaan dan kesalehan yang terlalu serius mudah berubah menjadi kesombongan. Dengan humor, ia meruntuhkan jarak antara dirinya dan orang lain. Dengan tertawa, ia mencegah dirinya terperangkap dalam kultus pribadi. Dalam tradisi sufi, tertawa sering dipandang sebagai cara menjaga kewarasan di tengah dunia yang absurd. Gus Dur mempraktikkan hal itu secara alami. Ia bisa melucu di tengah forum resmi, mengkritik pejabat lewat anekdot, dan menertawakan dirinya sendiri. Sikap ini membuatnya dekat dengan rakyat kecil sekaligus sulit ditebak oleh lawan politiknya.
Salah satu pernyataannya yang paling kontroversial sekaligus paling mendasar adalah kalimat: “Tuhan tidak perlu dibela.” Di tengah iklim keagamaan yang gemar mengatasnamakan Tuhan untuk memukul pihak lain, kalimat itu terdengar seperti provokasi. Namun jika ditelusuri lebih dalam, pernyataan tersebut justru lahir dari pemahaman tauhid yang radikal. Bagi Gus Dur, Tuhan Maha Kuasa dan tidak mungkin dilecehkan oleh makhluk-Nya. Yang justru rapuh adalah manusia.
Karena itu, membela Tuhan dengan cara menyakiti manusia adalah kontradiksi moral. Ia melihat terlalu banyak kekerasan dilakukan atas nama agama: pengusiran minoritas, diskriminasi, pelarangan ibadah, hingga pembakaran rumah ibadah. Dalam logikanya, jika agama hadir untuk memuliakan manusia, maka setiap tindakan yang merendahkan martabat manusia sesungguhnya bertentangan dengan agama itu sendiri. Dari sinilah lahir keberpihakannya yang konsisten pada kelompok lemah: etnis Tionghoa, penganut agama minoritas, kaum miskin kota, dan siapa pun yang dipinggirkan.
Sikapnya yang membela kelompok rentan sering membuatnya tampak berjalan sendirian. Ia kerap berseberangan dengan arus besar, bahkan dengan sebagian kalangan di tubuh organisasi yang dibesarkannya sendiri. Namun Gus Dur tampaknya tidak pernah terlalu peduli pada popularitas. Baginya, kebenaran moral tidak ditentukan oleh jumlah suara.
Jika ia yakin suatu hal benar secara kemanusiaan, ia akan melakukannya meski sendirian. Karakter inilah yang kelak terlihat jelas ketika ia memasuki panggung politik nasional. Ketika banyak politisi sibuk bernegosiasi demi kursi, Gus Dur justru berbicara tentang pluralisme, hak asasi manusia, dan rekonsiliasi bangsa. Ketika isu agama dipakai sebagai alat mobilisasi massa, ia mengingatkan bahwa agama seharusnya menjadi sumber kedamaian, bukan amarah.
Ketika akhirnya ia terpilih menjadi presiden pada 1999, banyak orang menganggapnya anomali. Indonesia yang baru keluar dari rezim otoriter justru dipimpin oleh seorang kiai nyentrik yang gemar bercanda dan sering tampil santai. Namun di balik kesan santai itu, tersimpan visi politik yang cukup radikal.
Ia membuka kebebasan pers seluas-luasnya, mencabut berbagai kebijakan diskriminatif terhadap warga Tionghoa, mengakui kembali hak-hak budaya yang selama puluhan tahun ditekan, serta berupaya mengurangi dominasi militer dalam kehidupan sipil. Kebijakan-kebijakan ini mungkin terlihat biasa hari ini, tetapi pada masa itu merupakan lompatan besar. Gus Dur sedang mencoba membangun negara yang lebih manusiawi, bukan sekadar lebih religius secara simbolik.
Dari perjalanan hidupnya, terlihat bahwa “membolos” di masa muda bukanlah episode sepele, melainkan metafora dari seluruh hidupnya. Ia selalu menolak dikurung oleh batas-batas sempit, baik batas kelas, batas mazhab, maupun batas politik. Ia memilih menjelajah, mempertanyakan, dan merombak. Dari santri yang kabur ke perpustakaan, ia tumbuh menjadi pemikir yang berani mengkritik kekuasaan, lalu menjadi presiden yang berusaha mengembalikan martabat kemanusiaan sebagai pusat kehidupan bernegara. Dalam dirinya, agama tidak pernah berdiri sebagai menara gading, melainkan sebagai napas yang menyatu dengan realitas sehari-hari.
Gus Dur pada akhirnya mengajarkan satu hal sederhana namun mendasar: menjadi religius tidak harus berarti kaku dan marah. Seseorang bisa taat beribadah sekaligus mencintai perbedaan, seorang santri yang haus akan keilmuan yang di luar pesantren, santri kritis, bisa tekun mengaji sekaligus membaca sastra dunia, bisa menjadi ulama sekaligus humoris.
Ia membuktikan bahwa Islam yang hidup di Nusantara mampu tumbuh lentur, ramah, dan membumi. Karena itulah, meski fisiknya telah lama tiada, pemikirannya tetap terasa relevan. Di tengah zaman yang kembali dipenuhi polarisasi, kejahatan yang tertutup, politis, eksploitasi, dan menghalalkan segala cara. sosok seperti Gus Dur terasa semakin langka sekaligus semakin dibutuhkan.
NU, Pribumisasi Islam, dan Jalan Sunyi Seorang Pembangkang
Jika hari lahir Nahdlatul Ulama selalu dirayakan sebagai peristiwa kultural sekaligus spiritual, maka Abdurrahman Wahid adalah salah satu bukti paling nyata bahwa organisasi ini tidak hanya melahirkan ahli ibadah, tetapi juga pemikir besar yang mampu menafsirkan ulang hubungan agama dan kehidupan modern. Gus Dur tumbuh bukan sekadar sebagai anggota NU, melainkan sebagai anak kandung tradisi itu sendiri.
Sejak kecil ia menyaksikan bagaimana kiai-kiai kampung berdialog dengan petani, bagaimana pesantren berdiri bukan hanya sebagai pusat ilmu agama tetapi juga sebagai benteng sosial rakyat kecil, dan bagaimana Islam di Jawa berkembang dengan cara merangkul budaya, bukan menyingkirkannya. Dari lingkungan inilah ia belajar bahwa agama tidak pernah berdiri di ruang hampa. Agama selalu hidup dalam sejarah, dalam bahasa, dalam adat, dan dalam keseharian manusia. Pemahaman ini kelak menjadi fondasi dari salah satu gagasannya yang paling berpengaruh: pribumisasi Islam.
Ketika banyak kalangan pada dekade 1970–1980-an sibuk memperdebatkan kemurnian ajaran dan terobsesi meniru simbol-simbol Timur Tengah, Gus Dur justru mengajukan pertanyaan yang sederhana namun mengguncang: mengapa menjadi Muslim Indonesia harus terasa seperti menjadi orang Arab. Baginya, Islam tidak pernah turun sebagai paket budaya yang seragam.
Ia adalah seperangkat nilai etik dan spiritual yang justru harus berdialog dengan kebudayaan setempat. Karena itu, memaksakan Arabisasi hanya akan membuat agama terasa asing di tanahnya sendiri. Pribumisasi Islam, dalam pandangannya, bukan upaya mengurangi kemurnian ajaran, melainkan cara agar ajaran itu benar-benar hidup. Islam harus hadir sebagai air yang menyuburkan tanah, bukan palu yang memecahkan tradisi. Dengan logika ini, selametan, tahlilan, wayang, atau tradisi lokal lainnya tidak dilihat sebagai ancaman akidah, melainkan sebagai jembatan kultural yang membuat masyarakat merasa dekat dengan agama.
Gagasan tersebut tidak lahir dari romantisme budaya semata, melainkan dari pembacaan sejarah yang panjang. Gus Dur memahami bahwa keberhasilan Islam di Nusantara justru terletak pada kelenturannya. Para wali tidak datang dengan pedang, melainkan dengan bahasa lokal, kesenian, dan pendekatan sosial. Karena itu, upaya menyeragamkan ekspresi keislaman justru bertentangan dengan sejarah Islam itu sendiri.
Dalam banyak tulisannya, ia menegaskan bahwa yang sakral adalah nilai, bukan bentuk. Nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan pada martabat manusia adalah inti ajaran. Sementara pakaian, istilah, atau simbol hanyalah wadah yang bisa berubah. Pandangan ini membuat Gus Dur tampak berbeda, bahkan sering dicurigai, oleh kelompok-kelompok yang memahami agama secara kaku. Namun justru dari keberanian intelektual inilah NU menemukan kembali relevansinya sebagai kekuatan sosial yang membumi.
Peran Gus Dur di tubuh NU semakin menonjol ketika ia dipercaya memimpin organisasi tersebut pada era 1980-an, masa ketika Indonesia masih berada di bawah cengkeraman Orde Baru. Situasi politik ketika itu tidak ramah bagi organisasi kemasyarakatan yang kritis. Negara menuntut loyalitas tunggal, sementara suara berbeda mudah dicap subversif. Banyak tokoh memilih aman dengan berkompromi.
Gus Dur memilih jalan sebaliknya. Ia mengembalikan NU ke khittah 1926, menjauhkan organisasi dari politik praktis, dan menguatkannya sebagai gerakan sosial-keagamaan yang independen. Langkah ini bukan sekadar manuver organisasi, melainkan strategi moral. Ia ingin NU berdiri di atas semua golongan, agar bisa mengkritik siapa pun yang menyimpang dari keadilan, termasuk pemerintah.
Sikap kritisnya terhadap Orde Baru tidak dilakukan dengan retorika berapi-api, melainkan dengan cara yang lebih halus namun tajam menusuk sampai pangkalnya. Ia menulis esai, memberi ceramah, dan membangun jaringan intelektual lintas agama. Ia berbicara tentang demokrasi ketika kata itu masih dianggap berbahaya. Ia membela hak minoritas ketika isu tersebut belum populer.
Ia menerima tamu dari kalangan aktivis, pendeta, biksu, hingga kelompok kiri, sesuatu yang jarang dilakukan tokoh Islam arus utama saat itu. Rumahnya di Ciganjur berubah menjadi ruang dialog tanpa sekat. Dari sanalah lahir banyak gagasan tentang pluralisme dan hak asasi manusia yang kemudian menjadi arus utama setelah reformasi. Tanpa banyak orang sadari, Gus Dur sebenarnya sedang menyiapkan fondasi etis bagi Indonesia pasca-Orde Baru.
Yang menarik, semua perlawanan itu tidak pernah dibungkus dengan kemarahan. Gus Dur tidak suka berteriak. Ia lebih memilih menyindir dengan humor atau menjawab dengan cerita pendek yang membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Cara ini sering membuat lawannya lengah. Mereka mengira ia tidak berbahaya, padahal kritiknya justru lebih dalam karena menyentuh akar persoalan.
Humor menjadi bahasa politiknya. Dengan tertawa, ia meruntuhkan aura sakral kekuasaan. Dengan lelucon, ia menunjukkan bahwa tidak ada jabatan yang pantas ditakuti. Sikap inilah yang membuatnya dicintai banyak orang kecil, karena ia terasa manusiawi, bukan elit yang berjarak.
Memasuki dekade 1990-an, ketika krisis ekonomi dan politik mulai menggoyang Orde Baru, nama Gus Dur semakin sering disebut sebagai suara moral bangsa. Ia tidak memiliki pasukan, tidak punya modal besar, dan tidak membangun dinasti politik. Yang ia miliki hanyalah kredibilitas intelektual dan kepercayaan publik. Namun justru dua hal itu yang paling langka pada masa transisi.
Ketika Soeharto jatuh dan Indonesia mencari arah baru, sosok seperti Gus Dur terasa relevan. Ia dianggap mampu menjembatani banyak kepentingan: kalangan santri, nasionalis, minoritas, hingga kelompok pro-demokrasi. Dari sinilah jalannya menuju panggung nasional terbuka, bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena kebutuhan sejarah.
Meski begitu, memasuki politik praktis bukan keputusan yang mudah baginya. Ia paham bahwa kekuasaan sering kali merusak idealisme. Namun ia juga sadar bahwa gagasan tanpa kekuasaan hanya akan berhenti sebagai wacana. Di titik itulah Gus Dur memilih terjun, dengan satu keyakinan bahwa politik harus dituntun oleh etika, bukan sekadar kalkulasi. Baginya, jabatan hanyalah alat untuk memperluas kemaslahatan.
Jika alat itu justru memaksanya mengkhianati prinsip, maka alat itu tidak lagi layak dipertahankan. Prinsip inilah yang kelak menjelaskan mengapa ia bisa begitu santai menghadapi tekanan, bahkan ketika kursi kepresidenannya digoyang. Ia tidak pernah memandang kekuasaan sebagai identitas diri. Ia tetap Gus Dur yang sama: pembaca buku, penikmat humor, dan pembela orang kecil.
Dari perjalanan panjangnya di NU hingga menjelang kursi presiden, terlihat jelas bahwa arsitektur jiwa Gus Dur dibangun oleh tiga lapisan sekaligus: tradisi pesantren yang membumi, wawasan global yang kosmopolit, dan keberanian moral untuk berbeda. Kombinasi ini jarang dimiliki tokoh mana pun. Banyak orang alim tapi tertutup, atau cerdas tapi tercerabut dari akar budaya, atau berani tapi kehilangan empati.
Gus Dur berhasil menyatukan ketiganya dalam satu tubuh. Karena itu, ketika kita memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama setiap 31 Januari, membicarakan Gus Dur sesungguhnya bukan sekadar mengenang satu tokoh, melainkan membaca kemungkinan terbaik dari tradisi Islam Nusantara itu sendiri: bahwa dari surau kecil dan perpustakaan sunyi, bisa lahir seorang pemimpin bangsa yang berpikir seluas dunia namun tetap berpihak pada manusia paling sederhana.
Istana, Kekuasaan, dan Kejatuhan yang Bermartabat
Ketika Abdurrahman Wahid akhirnya benar-benar melangkah masuk ke Istana Negara pada Oktober 1999, sejarah Indonesia seperti sedang memainkan ironi yang nyaris puitis. Seorang santri pesantren, cucu kiai kampung, lelaki yang lebih akrab dengan buku dan humor ketimbang protokol kenegaraan, tiba-tiba menjadi kepala negara dari republik terbesar di Asia Tenggara.
Tidak ada yang membayangkan jalan hidupnya akan sampai ke titik itu. Ia bukan jenderal, bukan taipan, bukan pula politisi karier yang ditempa oleh intrik bertahun-tahun. Ia adalah intelektual organik, lahir dari tradisi pesantren, tumbuh dari ruang-ruang diskusi, dan ditempa oleh perdebatan gagasan. Namun justru dalam situasi Indonesia pasca-Reformasi yang penuh ketidakpastian, figur seperti itulah yang dicari: seseorang yang tidak terlalu terikat pada kepentingan lama, cukup lentur untuk merangkul banyak pihak, tetapi memiliki kompas moral yang jelas.
Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak bisa dilepaskan dari konteks zamannya. Reformasi 1998 telah meruntuhkan Orde Baru, tetapi tidak otomatis menghadirkan stabilitas. Negara seperti kapal besar yang kehilangan nahkoda. Ekonomi limbung, konflik komunal meledak di berbagai daerah, militer masih kuat mencengkeram, dan elite politik sibuk berebut pengaruh.
Dalam pusaran itu, Gus Dur muncul sebagai figur kompromi sekaligus harapan. Ia diterima kalangan Islam tradisional, disegani kelompok nasionalis, dipercaya minoritas, dan dihormati aktivis demokrasi. Sosoknya seperti simpul yang menghubungkan banyak fragmen bangsa. Namun dukungan yang luas itu juga rapuh, sebab ia berdiri di atas koalisi kepentingan yang sewaktu-waktu bisa retak.
Sejak hari pertama menjabat, terlihat jelas bahwa Gus Dur tidak berniat menjadi presiden yang sekadar menjaga rutinitas kekuasaan. Ia membawa ke Istana cara pandang yang dibentuk oleh pengalaman panjangnya membela kelompok pinggiran. Baginya, demokrasi tidak cukup diukur dari pemilu atau pergantian rezim. Demokrasi harus terasa dalam kehidupan sehari-hari warga, terutama mereka yang selama ini diperlakukan sebagai warga kelas dua.
Karena itu, sejumlah kebijakannya tampak sederhana tetapi berdampak simbolik besar. Ia mencabut larangan perayaan Imlek dan mengakui kembali hak budaya warga Tionghoa yang selama puluhan tahun ditekan. Ia membuka ruang dialog dengan kelompok-kelompok minoritas agama. Ia berupaya mengurangi dominasi militer dalam politik dengan mengganti sejumlah perwira kunci.
Ia mendorong kebebasan pers dan membiarkan kritik tumbuh tanpa sensor ketat. Langkah-langkah ini bagi sebagian orang tampak remeh, tetapi bagi mereka yang lama hidup dalam ketakutan, kebijakan itu terasa seperti udara segar setelah bertahun-tahun sesak.
Di sinilah tampak konsistensi antara gagasan dan tindakan. Apa yang dulu ia ucapkan di forum-forum diskusi—tentang pluralisme, tentang kemanusiaan, tentang kesetaraan—tidak berhenti sebagai retorika intelektual. Ia terjemahkan menjadi keputusan politik konkret. Gus Dur memperlakukan negara seperti pesantren besar: tempat semua orang harus merasa aman untuk belajar dan hidup.
Negara, dalam bayangannya, bukan alat satu golongan untuk mendominasi golongan lain, melainkan rumah bersama yang wajib melindungi yang paling lemah. Karena itu, ia sering kali lebih cepat bereaksi pada kasus-kasus diskriminasi ketimbang pada manuver elite. Ia tampak lebih nyaman berbincang dengan korban kekerasan ketimbang menghadiri jamuan resmi.
Namun di titik inilah persoalan mulai muncul. Politik praktis tidak pernah sesederhana etika. Idealismenya yang lurus sering berbenturan dengan realitas kekuasaan yang berliku. Gus Dur bukan tipe pemimpin yang rajin membangun aliansi transaksional atau merawat dukungan lewat pembagian jatah. Ia cenderung spontan, kadang impulsif, dan sering mengambil keputusan berdasarkan intuisi moral ketimbang perhitungan politis.
Bagi kawan, ia jujur. Bagi lawan, ia sulit ditebak. Dalam situasi parlemen yang penuh tarik-menarik, karakter seperti ini membuatnya rentan. Banyak elite merasa tidak diakomodasi. Sebagian kecewa karena tidak mendapat posisi. Sebagian lain gelisah karena kebijakannya dianggap terlalu maju atau terlalu berani.
Selain itu, gaya komunikasinya yang santai kerap disalahpahami. Gus Dur tetaplah Gus Dur, bahkan setelah menjadi presiden. Ia bisa bercanda di tengah rapat serius, bisa tertidur karena kelelahan saat sidang panjang, dan sering melontarkan pernyataan yang terdengar nyeleneh. Media kadang hanya menangkap permukaan itu tanpa melihat kedalaman pikirannya.
Citra “tidak serius” perlahan dibangun, seolah-olah ia tidak mampu memimpin negara. Padahal banyak kebijakannya justru lahir dari perenungan panjang. Humor yang dulu menjadi senjata intelektual kini dipelintir menjadi bahan olok-olok politik. Dalam dunia kekuasaan yang gemar simbol formal, kesederhanaan sering dianggap kelemahan.
Tekanan datang bertubi-tubi. Parlemen menggulirkan hak angket. Lawan-lawan politik mempersoalkan berbagai isu administratif. Dukungan yang dulu tampak solid perlahan tergerus. Gus Dur berada dalam posisi yang makin terisolasi. Namun di tengah semua itu, ia nyaris tak pernah terlihat panik.
Orang-orang dekatnya bercerita bahwa ia tetap membaca buku, tetap bercanda, tetap menerima tamu seperti biasa. Seolah-olah jabatan presiden hanyalah episode kecil dalam hidupnya, bukan sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Sikap ini mungkin lahir dari kesadarannya yang paling mendasar: kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan.
Puncaknya terjadi ketika konflik politik mencapai titik didih dan ia akhirnya dilengserkan melalui proses pemakzulan. Bagi sebagian orang, itu tragedi. Bagi pendukungnya, itu ketidakadilan sejarah. Namun cara Gus Dur menghadapi momen itu justru memperlihatkan kualitas moralnya yang paling jernih. Ia tidak mengerahkan massa. Ia tidak memprovokasi kekerasan.
Ia tidak memerintahkan perlawanan bersenjata, padahal ia punya basis massa yang besar. Ia memilih mundur dengan kepala tegak. Ia lebih rela kehilangan jabatan daripada melihat rakyatnya saling bentrok demi mempertahankan dirinya. Dalam logika politik kekuasaan, itu mungkin dianggap kekalahan. Tetapi dalam logika etika, itu adalah kemenangan yang sunyi.
Sikapnya mengingatkan pada prinsip kesatriaan Jawa yang sering ia pegang: lebih baik jatuh terhormat daripada menang dengan menggadaikan nurani. Gus Dur seakan ingin menunjukkan bahwa demokrasi tidak boleh dibayar dengan darah. Seorang pemimpin, betapapun besar egonya, tidak berhak mempertaruhkan keselamatan rakyat demi kursinya sendiri. Keputusan itu menegaskan satu hal penting: sejak awal, ia memang tidak pernah menganggap dirinya lebih penting dari bangsa ini. Ia datang ke Istana tanpa ambisi berlebihan, dan ia pergi tanpa dendam.
Setelah tidak lagi menjabat, pengaruhnya justru tidak surut. Ia kembali menjadi guru bangsa dalam arti yang paling murni. Ia berkeliling, berbicara di kampus, berdialog dengan komunitas lintas agama, menulis, dan terus menyuarakan toleransi. Banyak orang justru merasa lebih dekat dengannya setelah ia tidak lagi menjadi presiden.
Seolah-olah kekuasaan formal selama ini hanya selingan, sementara peran sejatinya adalah sebagai penjaga nurani publik. Dalam berbagai kesempatan, ia terus mengingatkan bahwa Indonesia tidak akan bertahan jika warganya saling mencurigai atas nama agama dan identitas. Baginya, nasionalisme dan kemanusiaan adalah dua sisi dari iman yang sama.
Dari seluruh perjalanan itu, terlihat bahwa jabatan presiden hanyalah satu bab dalam biografi panjang Gus Dur. Yang lebih penting adalah arsitektur jiwanya: keberanian berpikir merdeka, kesetiaan pada nilai kemanusiaan, dan kemampuan menertawakan diri sendiri. Ia membuktikan bahwa kekuasaan bisa dijalani tanpa kehilangan empati, bahwa agama bisa menjadi sumber kasih sayang, bukan kemarahan, dan bahwa seorang santri yang dulu dicap pembolos justru mampu memberi pelajaran paling dalam tentang arti kepemimpinan.
Ketika setiap 31 Januari Nahdlatul Ulama memperingati hari lahirnya, kisah Gus Dur terasa semakin relevan. Dari rahim tradisi itulah lahir seorang pemimpin yang menunjukkan bahwa kebesaran Islam tidak terletak pada kerasnya suara, melainkan pada luasnya hati. Ia mungkin telah lengser dari kursi presiden, tetapi gagasan-gagasannya tetap hidup, berkelindan dalam ingatan kolektif bangsa. Dan mungkin di situlah makna sejatinya: sebagian orang berkuasa karena jabatan, sementara Gus Dur berpengaruh justru karena kemanusiaannya.
Guru Bangsa yang Tak Pernah Selesai: Warisan Pemikiran dan Relevansi Gus Dur Hari Ini.
Setiap zaman melahirkan tokohnya sendiri, tetapi tidak setiap tokoh berhasil melampaui zamannya. Sebagian hanya relevan pada konteks politik tertentu, lalu perlahan dilupakan ketika situasi berubah. Namun ada segelintir manusia yang justru semakin terasa penting ketika ia telah tiada. Abdurrahman Wahid termasuk dalam kategori yang terakhir.
Ia bukan sekadar figur sejarah yang dipajang dalam buku pelajaran atau dikutip dalam pidato seremonial, melainkan sumber rujukan moral yang terus dicari ketika bangsa ini tersesat arah. Semakin keras suara kebencian terdengar, semakin orang teringat pada kelapangannya. Semakin agama dipakai sebagai alat pemukul, semakin orang merindukan kelucuannya. Semakin politik terasa culas, semakin orang menyadari betapa langkanya pemimpin yang benar-benar manusiawi.
Di situlah warisan Gus Dur menemukan maknanya. Warisan itu bukan gedung, bukan partai, bukan pula jaringan kekuasaan. Ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih sulit diukur tetapi jauh lebih tahan lama: cara berpikir. Cara memandang agama secara dewasa. Cara menempatkan manusia di atas simbol. Cara memahami Indonesia sebagai rumah bersama, bukan medan perebutan identitas.
Dalam banyak hal, Gus Dur sesungguhnya mewariskan etika, bukan ideologi. Ia tidak memaksa orang mengikuti satu mazhab politik tertentu, tetapi mengajak siapa pun untuk bertanya: apakah keputusan kita memuliakan manusia atau justru merendahkannya. Pertanyaan sederhana itu menjadi kompas yang bisa dipakai dalam situasi apa pun.
Relevansi pemikirannya terasa semakin nyata ketika kita melihat lanskap Indonesia hari ini. Polarisasi menguat, agama kembali dipakai sebagai alat suara politik, agama lagi-lagi kembali di pakai sebagai alat untuk menjaga kekuasaan yang ahhhkkkggg. perbedaan pilihan sering kali berubah menjadi permusuhan personal. Media sosial dipenuhi buzzer, seolah-olah menjadi benar berarti harus menjadi sama.
Dalam suasana seperti itu, suara Gus Dur seperti gema yang datang dari kejauhan, mengingatkan bahwa agama tanpa humor mudah berubah menjadi fanatisme, dan iman tanpa kasih sayang mudah berubah menjadi kekerasan. Ia pernah mengatakan bahwa tugas agama adalah memanusiakan manusia. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi jika direnungkan, ia adalah kritik telak terhadap segala bentuk keberagamaan yang gemar menghakimi.
Gus Dur mengajarkan bahwa seseorang bisa taat beribadah sekaligus mencintai musik, buku, diskusi, sastra, filsafat, santai, dan film-film. Ia bisa mengutip ayat suci sekaligus bercanda tentang sepak bola. Ia bisa menjadi kiai tanpa kehilangan rasa ingin tahu pada dunia kiri. Dalam dirinya, tidak ada pertentangan antara religiusitas, kemanusiaam dan keterbukaan. Keduanya justru saling menguatkan. Model keberagamaan seperti inilah yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat majemuk seperti Indonesia. Bukan agama yang memakai covernya saja, melainkan agama yang cukup percaya diri untuk berpikir dan berdialog.
Bagi Nahdlatul Ulama, sosok Gus Dur memiliki makna yang lebih khusus lagi. Ia bukan hanya mantan ketua umum atau cucu pendiri. Ia adalah perwujudan paling utuh dari semangat NU itu sendiri: Islam yang membumi, humanisme, dekat dengan rakyat kecil, tetapi tidak takut berpikir maju.
Jika NU sering disebut sebagai benteng Islam Nusantara, maka Gus Dur adalah salah satu arsitek yang memperluas benteng itu menjadi jembatan. Ia menjembatani pesantren dengan kampus, kiai dengan aktivis, santri dengan seniman, santri dengan aktivis kiri, agama dengan demokrasi. Melalui dirinya, tradisi pesantren yang sering dianggap kolot justru tampil sebagai sumber gagasan progresif.
Karena itulah, setiap kali tanggal 31 Januari tiba dan hari lahir NU diperingati, mengingat Gus Dur sesungguhnya bukan sekadar nostalgia personal. Itu adalah momen untuk bercermin. Sudahkah NU, dan juga bangsa ini, tetap setia pada cita-cita kemanusiaan yang dulu ia perjuangkan. Sudahkah agama benar-benar menjadi pelindung yang lemah, atau justru menjadi alat untuk menakut-nakuti. Sudahkah kita cukup berani berbeda pendapat tanpa saling meniadakan. Pertanyaan-pertanyaan itu penting, sebab tanpa refleksi, peringatan hari lahir hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa makna.
Jika menengok kembali ke awal kisah hidupnya, ada ironi yang selalu terasa menggetarkan. Anak kecil yang dulu dicap pembolos itu ternyata sedang menyiapkan dirinya untuk membaca dunia. Santri yang kabur ke perpustakaan itu ternyata sedang membangun fondasi intelektual yang kelak menyelamatkan banyak orang. Ia membolos bukan untuk lari dari pelajaran, melainkan untuk menemukan pelajaran yang lebih luas.
Dari kebiasaan membaca itulah lahir keberanian berpikir. Dari keberanian berpikir lahir keberanian bersikap. Dan dari keberanian bersikap itulah lahir pembelaan tanpa syarat pada kemanusiaan. Barangkali di situlah pelajaran paling penting dari Gus Dur: perubahan besar sering lahir dari kegelisahan kecil yang dipelihara dengan tekun. Ia tidak pernah bercita-cita menjadi presiden.
Ia hanya ingin membaca lebih banyak, memahami lebih dalam, dan membela kum yang tertindas. Tetapi justru karena itulah sejarah membawanya ke tempat tertinggi. Kekuasaan datang sebagai konsekuensi, bukan tujuan. Dan ketika kekuasaan itu pergi, ia tetap utuh sebagai manusia. Tidak banyak pemimpin yang bisa mengatakan hal yang sama.
Pada akhirnya, Gus Dur mungkin tidak meninggalkan sistem politik yang sempurna atau masa jabatan yang panjang. Namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga: teladan tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh. Seorang Muslim yang taat tanpa kehilangan kelucuan. Seorang intelektual yang cerdas tanpa menjadi angkuh. Seorang presiden yang berkuasa tanpa lupa pada rakyat kecil. Dalam dirinya, kita melihat bahwa agama, budaya, dan kemanusiaan tidak perlu saling meniadakan. Ketiganya bisa hidup berdampingan, bahkan saling menguatkan.
Maka ketika hari lahir Nahdlatul Ulama kembali diperingati, mengenang Gus Dur seharusnya tidak berhenti pada ziarah, tahlil, maulid, atau kutipan kata-kata bijak. Yang lebih penting adalah meneruskan semangatnya: berani berpikir merdeka, berani membela yang lemah, berani menjebol di tengah indonesia yang saat ini sedang sakit dan berani tertawa di tengah dunia yang sering kali terlalu tegang.
Sebab selama nilai-nilai itu masih hidup, selama masih ada orang yang menolak kebencian atas nama agama, selama masih ada yang percaya bahwa manusia harus lebih dulu dimuliakan sebelum simbol apa pun, selama itu pula Gus Dur sebenarnya tidak pernah pergi.
Ia mungkin telah meninggalkan dunia, tetapi pikiran dan gagasannya tetap berjalan di antara kita, menyelinap dalam percakapan, dalam diskusi kampus, dalam doa-doa sunyi, di kesepian diri dan dalam keberanian kecil orang-orang biasa yang memilih berbuat baik tanpa banyak suara. Dalam arti itulah, Gus Dur bukan hanya bagian dari sejarah Nahdlatul Ulama atau sejarah Indonesia. Ia telah menjelma menjadi hati nurani bangsa.
Dan dari santri yang dulu gemar membolos itulah, kita belajar satu hal sederhana namun menentukan: kadang-kadang, untuk menemukan kebenaran yang lebih luas, seseorang memang harus berani keluar dari zona nyamannya.
Artikel Lain :
Vivere Pericoloso: Amanat Bung Karno untuk Membentuk Keberanian Generasi Z
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
