PENAMARA.ID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Pengadilan Rakyat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (6/2).
Mereka menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang dinilai meresahkan masyarakat dan bahkan mengakibatkan korban jiwa terkait mekanisme penyaluran gas elpiji 3 kg.
Salah satu orator aksi, Daffa Khadavi, menyatakan bahwa mereka turun ke jalan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat yang terdampak kebijakan tersebut.
“Kami meminta Bahlil segera mengundurkan diri dari jabatannya karena kebijakan yang dibuatnya telah memperburuk keadaan ekonomi rakyat,” tegas Daffa.
Selain menuntut mundurnya Bahlil, para demonstran juga mengajukan sejumlah tuntutan lainnya, di antaranya:
- Mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan mengadili pihak yang dianggap telah merampas hak rakyat.
- Menolak impor LPG serta mempercepat industrialisasi nasional demi kemandirian energi dan penguatan ekonomi dalam negeri.
- Menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus.
- Menghentikan keterlibatan oknum TNI-Polri dalam proyek PSN.
- Memastikan akses luas bagi rakyat untuk pemenuhan hak dasar atas pangan.
Aksi ini diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk GMNI Jakarta Timur, GMNI Jakarta Barat, GMNI Jakarta Selatan, GMNI Tangerang Selatan, Aliansi Mahasiswa Papua, serta Front Mahasiswa Nasional.
Demonstrasi berlangsung dengan seruan keras dari para peserta yang mendesak pemerintah segera merespons tuntutan mereka. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait aksi tersebut.
