Oleh: Dela Dwi Safitri
Kemiskinan sebagai salah satu persoalan sosial yang mendesak di belahan dunia termasuk di Indonesia. Keadaan pada saat masyarakat tidak memiliki akses cukup menjangkau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan tidak hanya menjadi wajah buruk ekonomi tetapi juga pada pendidikan serta kesehatan.
Kualitas kesehatan selalu berkaitan dengan biaya, pelayanan yang memadai menjadi eksklusif untuk sebagian kecil kelompok masyarakat saja. Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia, serta mengandung konsekuensi tersendiri sebagai perhatian.
Indonesia dengan populasi besar dan beranekaraman harus bergulat dengan kemiskinan tinggi yang signifikan. Menurut Indonesia and Asian Development Bank (ADB), sekitar 9.5% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional, pada tahun 2022. Ini menunjukan bahwa jutaan penduduk Indonesia harus berjuang memenuhi kebutuhan terdasar, termasuk akses kesehatan yang layak.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mendapai 26.36 juta jiwa. Ketimpangan layanan kesehatan semakin diperparah oleh distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, seperti rumah sakit, klinik, dan tenaga medis, terutama di daerah pedesaan yang lebar kesenjangannya jika dibanding dengan wilayah perkotaan.
Ketersediaan dan akses kesehatan memadai itu dibatasi dengan kepentingan ekonomi. Meskipun pemerintah telah mengenalkan program Jaminan Kesehatan Nasional untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, masih banyak individu yang belum terdaftar atau tidak dapat mengakses layanan dengan baik.
Belum lagi biaya pengobatan yang tinggi [terutama untuk penyakit kronis atau serius], sering kali memaksa keluarga untuk membuat pilihan antara: perawatan kesehatan dengan kebutuhan dasar lain, seperti makanan dan pendidikan. Keadaan ini makin memperparah ekonomi negara dan menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputuskan.
Salah satu upaya melerai masalah kemiskinan, terutama di sektor kesehatan bisa dengan peran pendidikan, dari akar sampai daun. Masyarakat kurang beruntung atas pendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman dan kesadaran yang minim mengenai pentingnya menjaga kesehatan, termasuk pencegahaan penyakit melalui pemeriksaan rutin atau penerapan gaya hidup sehat. Untuk itu, pendidikan kesehatan harus ambil bagian dalam program pengentasan kemiskinan
Mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah perlu memperbaiki infrasturuktur kesehatan, terutama di daerah terpencil demi memastikan kehidupan ideal bagi seluruh masyarakat. Penyuluhan kesehatan juga harus dilakukan rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit. Selain itu, program-program pembedayaan ekonomi juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, yang diharap akan mengurangi beban biaya kesehatan.
Lalu, peningkatan akses ke layanan kesehatan, mengurangi biaya pengobatan, dan kegiatan pendidikan kesehatan, dapat membantu kita mengurangi kemiskinan serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kesehatan yang baik adalah dasar bagi masyarakat yang makmur. Dengan komitmen bersama kita dapat menciptakan perubahan yang berarti.
Kemiskinan yang seolah sembunyi di bidang kesehatan adalah masalah yang kompleks dan keduanya saling berkaitan. Untuk mengatasi isu ini, diperlukan usaha bersama pemerintah, masyarakat sipil, juga sektor swasta – kolaborasi untuk membangun kehidupan yang ideal – untuk menciptakan sistem kesehatan yang merawat seluruh masyarakat.
Artikel Lain : Populasi Besar, Tantangan Besar, Impian Besar
Penulis : Dela Dwi Safitri
Editor : Topan Bagaskara
