PENAMARA.id — Kita pasti pernah berada dalam perdebatan dua dunia ideologi kiri besar bernama Marxisme dan Anarkisme. Persoalan yang kerapkali dibahas dan selalu muncul ke permukaan ruang-ruang diskusi adalah soal konsep ‘diktator ploretariat’ ala Marxisme yang dijadikan sebagai salah satu alat perjuangan kaum Marxis dalam mencapai Sosialisme. Namun, menurut kaum Anarkis, hal tersebut adalah sebuah kekeliruan karena kaum Marxis tidak secara langsung menghilangkan negara seperti yang di idam-idamkan para kaum Anarkis. Kaum Anarkis menilai bahwa perjuangan revolusi yang total untuk mencapai Sosialisme yang sejati adalah penghapusan negara dengan segera. Maka kekeliruan Anarkisme dalam melihat Diktator Ploretariat harus segera diluruskan agar tidak ada sinisme berkepanjangan.
Sebenarnya, persoalan ini adalah persoalan yang cukup menarik. Sinisme kaum Anarkis terhadap kaum Marxis memicu perdebatan yang seru sekaligus menantang cara berfikir secara dialektis. Jika kita telusuri lebih dalam, tujuan umum kedua ideologi ini adalah Sosialisme. Dialektika yang muncul disini adalah sebuah perbedaan pandangan cara berfikir menuju Sosialisme tersebut. Namun menurut penulis, terdapat sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh kaum Anarkis kepada perjuangan kaum Marxis.
Dalam benak para Anarkis, tujuan akhir untuk mengakhiri segala bentuk penindasan adalah dengan menghapus negara karena negara dianggap oleh para kaum Anarkis sebagai sebuah gejala sosial yang menjadi penyebab utama ketidakadilan yang terjadi pada umat manusia. Mereka juga menilai bahwa negara adalah sumber kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat. Maka mereka menilai bahwa negara harus dihapus dengan segera.
Kehidupan tanpa otoritas merupakan tujuan akhir sekaligus alat perjuangan kaum Anarkis. Otoritas yang dimaksud adalah sebuah negara. Ketakutan Anarki memang memiliki sebab sehingga mereka menilai negara harus segera dilenyapkan. Bakunin, salah seorang tokoh Anarkisme memperingatkan, bahwa setiap negara pekerja pada akhirnya akan melahirkan ‘birokrasi merah’ yang baru. Ketidakpercayaan terhadap pergantian kepemimpinan pada pucuk kekuasaan sebuah negara membuat kaum Anarkis memilih untuk segera menghapus segala bentuk otoritas (baca; negara). Menurut mereka, hakikat kekuasaan dan negara pada akhirnya adalah sumber ketertindasan.
Berbeda dengan kaum MArxis, ‘Diktator Ploretariat‘ justru adalah sebuah alat perjuangan untuk mencapai Sosialisme yang sejati. ‘Diktaktor Ploretariat‘ itu sendiri adalah sebuah bentuk transisi menuju ‘Pelenyapan Negara‘. Pada akhirnya, Anarkisme dan Marxisme mempunyai tujuan akhir yang sama. Namun, Anarkisme ingin pelenyapan negara dilakukan dengan segera, tetapi Marx melihat itu semua harus dilakukan dengan menghapus kelas dalam masyarakat terlebih dahulu dengan merebut negara dan diisi oleh para kelas pekerja. ‘Diktator Ploretariat‘ memungkinkan pelenyapan negara ketika kelas di dalam masyarakat sudah lenyap dan negara lambat laun juga akan lenyap seiring dengan berjalannya kebijaksaan di dalam masyarakat untuk menghapus segala bentuk kelas.
Konsep ‘Diktator Ploretariat‘ lebih rasional dibanding konsep Anarkisme yang ingin dengan segera menghapus negara. Pada akhirnya, gagasan Anarkisme lebih utopis dibanding gagasan Marxisme. Sinisme para kaum Anarkis kepada para kaum Marxis dalam melihat diktator ploretariat dianggap melahirkan kekuasaan baru yang berarti melahirkan ketertindasan baru selagi itu masih ada sebuah negara. Padahal, diktator ploretariat adalah jalan menuju penghapusan sebuah negara.
Anarkisme keliru dalam melihat alat perjuangan dan tujuan akhir untuk mencapai Sosialisme. ‘Pelenyapan Negara‘ sebenarnya sebuah klimaks dari perjuangan merebut Sosialisme. Dalam tradisi Marxisme, ‘Diktator Ploretariat‘ adalah alat perjuangan menuju Sosialisme sedangkan dalam Anarkisme, tidak ada ramuan khusus yang konkrit untuk menghapus sebuah negara.
Mungkin sebenarnya penghapusan negara adalah sebuah tujuan akhir. Ramuan khusus ala Anarkisme sepertinya masih perlu diracik untuk kemudian disajikan kepada kaum-kaum revolusioner. Kita dapat melihat dari sejarah kaum Anarki yang pada akhirnya melipat kepada kekuasaan negara dengan menjadi pejabat negara dan menjadi borjuis baru. Tokoh-tokoh Anarkisme pada Revolusi Spanyol 1936-1939 menjadi bukti bahwa mereka pada akhirnya bertolak belakang dengan prinsip anti-negara yang mereka banggakan. Pada akhirnya, kritik keras juga datang dari kalangan kaum Anarkis sendiri.
Kontradiksi terbesar kaum Anarkis adalah menolak kekuasaan terpusat yang tidak melahirkan kebebasan, melainkan ikut hanyut di dalam penolakannya. Trotsky menegaskan dalam ‘Pelajaran dari Spanyol: Peringatan Terakhir‘ – “menolak untuk menaklukan kekuasaan berarti secara sukarela menyerahkan kekuasaan ini kepada mereka yang sudah memenganya-para penindas.”
Kekeliruan ini yang kemudian membuat Anarkisme mungkin agaknya kebingungan dalam mencari jalan Sosialisme-nya. Marxisme secara jelas menyebutkan bahwa kediktatoran ploretariat adalah keniscayaan perjuangan kelas. Tujuan akhir untuk ‘melenyapkan negara’ adalah dengan ‘kediktatoran ploretariat’.
Sebagai penutup dan refleksi bersama, perbedaan mendasar antara Marxisme dan anarkisme terletak pada sikap terhadap negara pasca-revolusi. Kaum anarkis menuntut penghapusan negara secara segera, sedangkan kaum Marxis memahami bahwa negara, sebagai produk antagonisme kelas, tidak dapat dihapuskan lewat dekrit. Ia hanya akan lenyap seiring dengan hilangnya kondisi yang melahirkannya.
Baca lagi yang Marxis-Marxis: Membaca lagi Riset D.N Aidit, Tujuh Setan Desa: Mereka Tak Mati, Hanya Berganti Wajah
Penulis : Agnes Monica
Editor : Redaktur
