PENAMARA.ID – Dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, sarat kepentingannya dalam Pilgub DKI Jakarta dan Banten, menjadi topik hangat dalam perbincangan politik di Indonesia. Lebih jauh lagi, spekulasi mengenai strategi Jokowi untuk memenangkan Ridwan Kamil di DKI melalui skema kotak kosong atau calon boneka, serta menjatuhkan Airin Rachmi Diany di Banten, menambah kompleksitas dinamika politik jelang Pilkada.
Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar tidak bisa dilepaskan dari intrik politik di dalam partai itu sendiri. Namun, kecurigaan membesar bahwa Jokowi memiliki andil besar dalam proses ini, terutama mengingat hubungan antara Jokowi dan Airlangga beberapa akhir ini menjadi “dingin”. Jokowi yang dikenal sebagai figur pragmatis dalam politik tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengatur komposisi politik yang lebih menguntungkan bagi kepentingan pemerintahan putranya nanti.
Keterlibatan Jokowi dalam mengondisikan kepemimpinan Golkar bisa dilihat dari kebutuhan strategisnya menjelang Pilkada DKI Jakarta dan Banten. Sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi, Jakarta selalu menjadi medan pertarungan politik yang paling menentukan. Menghadapi Pilkada DKI, Jokowi diduga memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa Ridwan Kamil bisa memenangkan kursi Gubernur.
Demi mencapai hal ini, Jokowi merancang strategi yang dapat memuluskan jalan Ridwan Kamil dengan menciptakan kondisi di mana calon lain hanya menjadi pelengkap atau bahkan “boneka” dalam pertarungan tersebut.
Skema kotak kosong atau pencalonan boneka sudah pernah terjadi dalam Pilkada sebelumnya di Pemilihan Walikota Surakarta tahun 2020 yang dimenangkan putranya, Gibran Wakil Presiden Terpilih, sehingga bukan hal yang mustahil bagi Jokowi untuk mempertimbangkan strategi ini di DKI Jakarta. Dengan mendorong adanya calon perseorangan yang tidak memiliki kekuatan politik signifikan, peluang Ridwan Kamil untuk menang akan semakin besar. Hal ini mencerminkan strategi Jokowi untuk tetap mempertahankan kontrol politik di ibu kota, memastikan bahwa gubernur terpilih sejalan dengan visi pemerintah pusat nantinya.
Namun, strategi ini tentu tidak akan berjalan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana Jokowi dapat menciptakan situasi yang “legitimate” dalam pencalonan, terutama dalam memanipulasi persepsi publik tentang adanya calon perseorangan atau boneka. Publik yang semakin kritis terhadap politik “rekayasa” bisa saja menolak calon yang dianggap tidak memiliki kapabilitas, dan jika hal ini terungkap, bisa menjadi bumerang bagi Ridwan Kamil dan Jokowi sendiri.
Di Banten, peran Jokowi dalam menghalangi pencalonan Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur juga patut diperhatikan. Airin yang merupakan kontestan yang kuat juga salah satu figur politik yang cukup populer, pasti menjadi ancaman bagi strategi politik Jokowi di wilayah tersebut. Mengingat bahwa Airin berasal dari Golkar, partai yang telah mengalami ketidakstabilan setelah ditinggal Airlangga, Jokowi mungkin melihat kesempatan untuk menggoyahkan pengaruh Golkar di Banten dengan cara mencegah pencalonan Airin.
Cara Jokowi dalam menjatuhkan Airin bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mempengaruhi proses pencalonan di internal partai hingga menggunakan pengaruhnya untuk mendorong calon lain yang lebih sesuai dengan agenda politiknya. Jika Airin gagal mencalonkan diri, maka kesempatan bagi partai-partai koalisi pemerintah untuk menempatkan figur lain yang lebih kooperatif akan semakin besar.
Tampak jelas siasat politik senyap Jokowi dengan menggunakan berbagai taktik untuk menciptakan ruang bagi kandidat yang bisa ia kendalikan atau setidaknya sejalan dengan kebijakan pemerintahannya. Jika benar skenario ini dijalankan, maka pengunduran diri Airlangga bisa dilihat sebagai langkah pertama untuk membersihkan jalan bagi strategi politik yang lebih besar di DKI Jakarta dan Banten.
Jika Jokowi terlalu terang-terangan campur tangan dalam proses internal partai atau dalam pencalonan kepala daerah, ini berisiko menghilangkan dukungan dari kalangan masyarakat yang melihat ini sebagai bentuk otoritarianisme atau manipulasi politik yang disimpan rapat-rapat. Juga mempengaruhi citra Jokowi di mata publik, yang yang merakyat dan berintegritas.
Walaupun jadi kandidat kuat di Jakarta Ridwan Kamil tetap berhati-hati. Ia tidak terlihat telalu dekat dengan skema politik Jokowi yang manipulatif, elektabilitasnya bisa terancam. Masyarakat Jakarta memiliki kecenderungan memilih pemimpin yang independen dan memiliki kemampuan memimpin yang jelas tanpa terlalu bergantung pada kekuatan politik pusat.
Sementara itu, di Banten, pencalonan Airin yang terhalang oleh skenario politik Jokowi bisa menjadi pukulan bagi Golkar, namun juga bisa memicu reaksi balik yang tidak diharapkan. Jika Airin tidak berhasil maju, Golkar mungkin akan berupaya mencari figur lain yang bisa merebut simpati publik, atau bahkan melakukan perlawanan politik lebih keras terhadap Jokowi dan koalisinya di tingkat nasional.
Keterlibatan Jokowi dalam pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, serta kepentingannya dalam memenangkan Ridwan Kamil di DKI Jakarta dan menjatuhkan Airin di Banten, mencerminkan permainan politik yang sangat strategis dan misterius. Isu soal Kaesang maju dalam Pilkada DKI pun mulai nyata dengan memasang spanduk bertuliskan “Kaesang For Jakarta 2024-2029”.
Meski langkah-langkah ini mungkin memberikan keuntungan jangka pendek bagi kepentingan politik Jokowi, dampaknya terhadap stabilitas politik nasional dan persepsi publik terhadap pemerintah perlu dipertimbangkan secara matang. Jokowi, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang tidak konfrontatif, mungkin harus lebih berhati-hati agar strategi ini tidak berbalik merugikan dirinya.
Penulis : Ginanjar Putro Wicaksono
Editor : Redaktur
