Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah berjalan selama 149 hari sejak pelantikannya pada 20 Oktober 2024. Namun, hingga kini, kepemimpinannya masih belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat. Janji-janji politik yang diusung saat kampanye justru menuai kritik karena dinilai tidak berbasis kajian yang matang. Janji politik yang hingga kini masih dipertanyakan realisasinya:
Makan Siang dan Susu Gratis
Salah satu program unggulan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak dan mengurangi angka stunting. Program yang terus mendapat perhatian kritis diberbagai kalangan masyarakat.
Program ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan ketahanan pangan dan infrastruktur yang mempermudah distribusi. Ironisnya, di saat Presiden bersikeras menjalankan program ini, anggaran sektor ketahanan pangan, infrastruktur, dan bidang lainnya justru dipangkas. Pemangkasan ini tentu berdampak besar terhadap efektivitas MBG itu sendiri.
Melanjutkan Pembangunan IKN
Prabowo berjanji untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai estafet dari pemerintahan sebelumnya. Proyek ini memiliki berbagai tujuan strategis, seperti pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, mendorong pertumbuhan ekonomi baru, mewujudkan kota berkelanjutan dan smart city, memperkuat identitas nasional, sampai mitigrasi risiko bencana.
Berbeda dengan kenyataan, justru IKN mandek dan semakin jauh dari targetnya. Publik bahkan mulai membandingkannya dengan proyek Hambalang yang terbengkalai.
Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi
Janji kesejahteraan rakyat yang meliputi petani, nelayan dan buruh ternyata belum juga terwujud. Permasalahan masih terus terjadi pada petani yang kesulitan modal bersamaan harga jual panen yang tidak stabil, lahan terbatas, serta penjualan dengan sistem yang merugikan mereka.
Selain itu, nelayan hidup dalam kemiskinan akibat modal yang lemah, permainan harga ikan, serta daya serap industri perikanan yang rendah; dan buruh yang terus dihantui ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), pelanggaran (UMR) Upah Minimum Regional, serta praktik intimidasi di tempat kerja.
Alih-alin membawa kesejahteraan, kebijakan ekonomi yang diterapkan justru memperburuk kondisi kelompok masyarakat ini.
Pendidikan dan SDM Unggul
Pemerintah menjanjikan pendidikan berkualitas, beasiswa yang lebih banyak, serta peningkatan pelatihan keahlian kerja. Namun, realitasnya, sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai, serta beasiswa yang dijanjikan sulit diakses. Akibatnya, banyak anak dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Kesehatan Gratis dan Berkualitas
Prabowo berjanji meningkatkan layanan kesehatan yang lebih merata dan menyediakan akses obat serta fasilitas medis yang terjangkau. Namun, hingga kini, layanan kesehatan masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Banyak dari mereka yang masih kesulitan mendapatkan perawatan dan obat-obatan yang layak.
Selain itu, masih ada janji politik lain seperti keberlanjutan lingkungan, keamanan dan pertahanan negara, serta digitalisasi teknologi yang hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.
Omon-Omon Indonesia Emas
Visi Indonesia Emas 2045 adalah gagasan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Konsep ini awalnya lahir di era Presiden ke-7, Joko Widodo, dan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto.
Namun, masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan visi ini. Banyak yang justru merasa bahwa Indonesia Emas berpotensi berubah menjadi Indonesia Cemas jika pemerintah tidak menunjukkan langkah nyata untuk merealisasikannya.
Polemik Orde Baru Reborn
Gagasan tentang Orde Baru Reborn semakin menguat di tengah masyarakat dan mahasiswa. Sistem pemerintahan era Soeharto yang otoriter dan anti-kritik dianggap mulai muncul kembali dalam kepemimpinan Prabowo Subianto. Nilai-nilai demokrasi semakin terkikis, dan kebijakan yang diambil lebih condong menguntungkan elite daripada rakyat.
Hal ini semakin terlihat dari berbagai pernyataan publik Presiden Prabowo yang cenderung gimmick dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Salah satu contohnya adalah pidatonya saat acara HUT Partai Gerindra, di mana ia berteriak penuh semangat “Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!”—sesuatu yang memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Bukankah seharusnya seorang pemimpin meneriakkan “Hidup Rakyat! Hidup Rakyat!” sebagai bentuk keberpihakan pada masyarakat?
Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan terhadap berbagai kementerian (kecuali aparat penegak hukum) semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah saat ini lebih memprioritaskan aspek keamanan dan kekuasaan dibanding kesejahteraan rakyat. Kekhawatiran ini semakin meningkat dengan adanya revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont pada 15 Maret 2025, serta pernyataan kontroversial seorang jenderal TNI yang menyebut masyarakat pengkritik sebagai “otak kampungan.”
Dengan semua dinamika ini, tidak heran jika masyarakat mulai bertanya-tanya: apakah kita sedang menuju Indonesia Emas atau justru kembali ke era yang penuh dengan ketakutan dan pembungkaman suara rakyat?
· · ·
Pemerintahan seharusnya hadir untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan. Janji-janji yang diucapkan saat kampanye bukan sekadar kata-kata indah, melainkan sebuah kontrak sosial yang harus ditepati. Jika pemerintahan saat ini terus berjalan dengan arah yang sama, bukan tidak mungkin sejarah kelam masa lalu akan terulang kembali. Masyarakat Indonesia tentu berharap pemimpinnya akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bukan kembali ke pola lama yang sudah ditinggalkan.
Artikel Lain : Oligarki, Demokrasi dan Belenggu Pragmatisme Politik
Penulis : Boy Dowi
Editor : Redaktur
