PENAMARA.ID | Jakarta – Serentak Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024 dilaksanakan 27 November baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam tampuk nasional selalu menjadi sorotan adalah Gubernur Jakarta tapi berbeda hari ini (08/08) dari Pilkada DKI Jakarta terakhir tahun 2017.
Para bacalon (bakal calon) yang dikabarkan maju sebagai Gubernur Jakarta tidak menarik perhatian masyarakat, nama-nama tokoh yang diboyong oleh Partai Politik pun bukan tidak terkenal dari Anies Baswedan (eks Gubernur Jakarta 2017 – 2022), Ridwan Kamil (eks Gubernur Jabar 2018 – 2023), bahkan calon independen Dharma Pongrekun (eks Wakil Kepala BSSN 2019 – 2021).
Nama-nama tersebut tidak ada yang mampu mendongkrak harapan masyarakat terhadap pembenahan Jakarta – dari kemacetan, polusi dan banjir rob – seakan masyarakat pasrah saja posisi Jakarta 1 ini sebagai loncatan pamoritas maju sebagai Presiden RI nantinya.
Persoalan kemacetan Jakarta yang pada tahun 2023 masuk ranking 30 dunia dilansir dari Tomtom.com Traffic Index yang membuat kerugian Negara 65 triliun per tahun dengan indikator dari pemborosan BBM, tentunya bukan sepele sampai Ibu Kota mesti digeser ke Kalimantan.
Pergeseran Ibu Kota ke “Pulau Seribu Sungai” ini juga tidak menjadi solusi umum Negara sebab pengundulan hutan secara masal disana hanya memperparah pemanasan global dan memicu peningkatan permukaan air laut. persoalan Jakarta berpotensi besar tergenang di tahun 2030 jika bangunan pengendali banjir rob tidak diperhatikan – ini adalah solusi terdekat untuk masalah-masalah yang dibuat sendiri oleh pemerintah.
Sejak Jokowi yang tidak selesai masa jabatnya menjadi Gubernur DKI Jakarta dan maju sebagai Calon Presiden tahun 2014, menjadi gaya baru politik nasional “habis Gubernur Jakarta jadi Presiden” yang diikuti oleh Anies Baswedan. Tidaklah menutup kemungkinan yang sekarang masih kucing-kucingan oleh para elit nasional yang diisukan sebagai bacalon Gubernur Jakarta melakukan ‘gaya baru’ ini.
Para bakal calon yang dihadirkan ini tidak dengan bekal pembenahan persoalan masyarakat yang dihitung hanyalah tingkat kemenangan, jadi seberapa terkenalnya para konstentan tidak akan menyentuh persoalan masyarakat. Ini juga menjadi kekuatiran dalam demokrasi Indonesia yang walaupun begitu banyak calon yang hadir hasil dan proses pilkada hanya jadi indikator palsu.
Penulis : Devis Mamesah
Editor : Redaktur
