PENAMARA.id — Perempuan Indonesia hari ini seringkali disebut telah “maju” karena mereka dapat bekerja, berpendidikan, dan sudah mampu hadir di ruang publik. Namun, di balik klaim kemajuan itu ternyata dapur tetap kekurangan, pabrik tetap menindas, dan tubuh perempuan tetap menjadi sasaran kontrol masyarakat. Emansipasi yang dirayakan negara dan pasar bukanlah pembebasan, melainkan cara baru untuk membuat perempuan menanggung beban krisis kapitalisme. Maka teriakan emansipasi yang ada hanyalah slogan emansipasi yang tak pernah sampai ke dapur dan pabrik.
Perempuan dipaksa bekerja untuk bertahan hidup dalam realitas upah murah dan biaya hidup yang mencekik. Negara seringkali menyebut ini sebagai partisipasi ekonomi dan dalam kapitalisme, mereka menyebutnya sebagai efisiensi. Bagi perempuan rakyat, ini adalah keharusan untuk bertahan di tengah sistem yang sengaja tidak melindungi mereka.
Bung Karno dalam Sarinah telah menegaskan bahwa emansipasi perempuan tidak mungkin terwujud dalam masyarakat yang berdiri di atas penghisapan. “Perempuan tidak akan pernah merdeka selama masyarakat masih membiarkan manusia menghisap manusia lain,” tulisnya. Peringatan tersebut terasa semakin relevan untuk hari ini dimana ketika imperialisme dan kapitalisme global mengatur arah pembangunan Indonesia, sementara perempuan menjadi korban paling awal dan paling lama.
Kontrak pendek, upah minimum, jam kerja panjang, dan minim perlindungan reproduksi bukan kecelakaan kebijakan, melainkan kebutuhan sistem. Kapitalisme membutuhkan tubuh perempuan yang fleksibel dalam artian dapat diperas, dapat dibuang, dan tentunya dapat disalahkan. Ketika hamil, perempuan seringkali dianggap menjadi tidak produktif. Ketika mereka tetap bekerja, mereka dipuji sebagai simbol kemandirian. Di sinilah letak kebohongan emansipasi bekerja.
Eksploitasi terus berlanjut pada keadaan tanpa upah dan tanpa pengakuan. Kerja domestik dan pengasuhan dianggap sebagai kodrat perempuan, padahal itu adalah fondasi ekonomi. Negara dan pasar hidup dari kerja tak dibayar ini. Perempuan memproduksi tenaga kerja setiap hari, tetapi hidupnya sendiri tetap tidak aman. Emansipasi yang tidak menghancurkan pembagian kerja timpang ini hanyalah penipuan ideologis.
Dalam konflik agraria, wajah kapitalisme semakin telanjang. Tanah dirampas atas nama investasi dan proyek strategis, sementara perempuan desa kehilangan sumber hidup. Mereka jarang diakui sebagai pemilik tanah, jarang dilibatkan dalam keputusan, tetapi paling pertama merasakan dampaknya. Inilah pembangunan yang dibangun di atas penderitaan perempuan.
Di bidang kesehatan reproduksi, tubuh perempuan yang terus dikontrol. Negara lebih sibuk mengatur moral daripada menjamin keselamatan. Akses aborsi aman, kontrasepsi, dan layanan kesehatan yang adil masih dibatasi, terutama bagi perempuan miskin. Dalam Sarinah, Bung Karno menolak keras pandangan yang menjadikan rahim perempuan sebagai alat kepentingan negara. Namun hari ini, tubuh perempuan masih diperlakukan sebagai properti publik—diatur, dihakimi, dan dikorbankan.
Diskriminasi gender di Indonesia bukan sekadar persoalan budaya. Ia adalah bagian dari desain ekonomi-politik. Patriarki tidak berdiri sendiri; ia menjadi alat kapitalisme untuk menekan upah, membagi kelas pekerja, dan mematikan perlawanan. Perempuan Marhaen mengalami penindasan berlapis: sebagai kelas yang dimiskinkan dan sebagai gender yang diremehkan.
Kesarinahan dan feminisme Marhaenisme menolak emansipasi semu. Pembebasan perempuan tidak diukur dari berapa banyak perempuan yang berhasil naik kelas, tetapi dari apakah sistem berhenti memiskinkan mayoritas. Perjuangan perempuan adalah perjuangan melawan kapitalisme, imperialisme, dan negara yang memilih melayani modal.
Indonesia tidak kekurangan perempuan tangguh. Kesulitan terbesar yang dapat menjadi kesalahan sosial adalah sistem yang rapuh secara moral, tetapi kejam secara ekonomi. Selama dapur masih kosong, pabrik masih menindas, tanah masih dirampas, dan tubuh perempuan masih dikontrol, emansipasi hanyalah slogan elit. Dalam semangat Sarinah, pembebasan perempuan hanya mungkin jika keadilan sosial menjadi senjata politik, bukan hiasan pidato.
Artikel lain tentang Feminisme: Keterwakilan Perempuan yang Tidak Pernah Mewakili Perempuan; Sebuah Ide Paradoks?
Penulis : Serena Tomira
Editor : Redaktur
