Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Serang menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, (5/3/2025), sehari setelah serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten. Aksi ini diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Serang sebagai bentuk kritik terhadap kepemimpinan baru di Banten.
Demonstrasi yang berlangsung di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) menyoroti berbagai persoalan yang dinilai tidak terselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya dan mengingatkan Andra Soni serta Dimyati Natakusumah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Ketua DPC GMNI Serang, Dadang Suzana, menegaskan bahwa selama lima tahun terakhir, Pemprov Banten gagal menyelesaikan berbagai persoalan mendasar.
“Masih banyak persoalan yang terus berulang dan tidak pernah diselesaikan secara menyeluruh. Ini menjadi indikasi bahwa tidak ada keseriusan dalam membangun perubahan nyata di Banten,” ujar Dadang.
Salah satu sorotan utama GMNI Serang adalah program sekolah gratis yang dijanjikan oleh pasangan Andra-Dimyati. Menurut mereka, program tersebut masih belum jelas mekanismenya, terutama dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang mengedepankan efisiensi anggaran di berbagai sektor pemerintahan.
“Janji pendidikan gratis ini masih menjadi tanda tanya besar. Bagaimana program ini akan direalisasikan ketika pemerintah pusat justru sedang menggalakkan efisiensi anggaran?” lanjut Dadang.
Selain itu, GMNI Serang juga menuding adanya indikasi nepotisme dalam pemerintahan baru. Mereka menyoroti pengangkatan Berly Rizki Natakusumah—adik kandung Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah—sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
“Ini adalah contoh nyata praktik nepotisme yang membuka celah bagi korupsi. Pengangkatan keluarga dalam jabatan strategis menunjukkan bahwa slogan Banten Adil, Makmur, Tidak Korupsi hanyalah omong kosong,” tegas Dadang.
Dalam aksi tersebut, GMNI Serang mengajukan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Andra-Dimyati:
- Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS);
- Melaksanakan reforma agraria sejati;
- Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) di Banten;
- Menghentikan praktik perdagangan manusia;
- Menghentikan tindakan represif terhadap gerakan rakyat;
- Memberantas kemiskinan dan pengangguran hingga 0%;
- Meningkatkan kualitas dan fasilitas layanan kesehatan serta pendidikan.
Aksi ini menjadi peringatan awal bagi Andra-Dimyati agar tidak mengabaikan kepentingan rakyat dan menepati janji politik mereka. GMNI Serang menegaskan akan terus mengawal pemerintahan Banten dan tidak segan turun ke jalan jika kebijakan yang diambil merugikan masyarakat.
Artikel Lain :
Revolusi Hijau dan Multikulturalisme Pangan
Ospek Sebagai Sarana Dominasi Senioritas?
Penulis : Alda
Editor : Redaktur
