Dari Rantai ke Slip Gaji: Evolusi Halus Perbudakan

| PENAMARA . ID

Kamis, 1 Mei 2025 - 21:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi aksi unjuk rasa buruh. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

Ilustrasi aksi unjuk rasa buruh. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

Di balik catatan kemajuan ekonomi dunia, mulai dari rantai ke slip gaji yang melahirkan evolusi halus perbudakan terdapat cerita kelam tentang tubuh-tubuh manusia yang diperas, dan penderitaan yang dibungkus dalam istilah “produktivitas.” Karl Marx dalam The Poverty of Philosophy menyatakan dengan tajam: “Tanpa menghangatkan, tak ada kapas; tanpa kapas, tak ada industri modern.” Bagi Marx, kekejian bukan hanya tragedi kemanusiaan, melainkan bagian struktural dari sistem kapitalisme yang sedang bertumbuh. Itu semua yang menjadi fondasi dari surplus, akumulasi modal, dan kelahiran industri yang kini diagungkan sebagai tanda majunya peradaban.

Industri tekstil Inggris abad ke-19, misalnya, bergantung penuh pada kapas hasil produksi di Amerika Selatan yang dikerjakan oleh jutaan budak bangsa Afrika. Kapas yang dihasilkan bisa menjadi murah karena dihasilkan dari tenaga kerja tanpa upah. Rantai nilai yang terbentuk dari ladang hingga pabrik inilah yang mendorong munculnya ekonomi modern. Lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan perdagangan internasional mengakar di atas kegiatan jangka panjang. Eksploitasi bukan kegagalan sistem; ia adalah denyut nadi dari sistem itu sendiri.

Perbudakan yang Berganti Wajah: Era Modern, Praktik Lama

Kita mungkin mengira bahwa perpisahan terhadap perbudakan telah lama berlalu. Namun kenyataannya, ia hanya berganti rupa. Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan bahwa lebih dari 27 juta manusia saat ini hidup dalam kondisi kerja paksa dan selamanya modern. Mereka bekerja di tambang kobalt, kapal penangkap ikan, pabrik garmen, dan bahkan rumah tangga. Mereka bukan budak dalam rantai, tapi tetap budak dalam struktur tak punya pilihan, tak punya perlindungan, dan kerap tanpa suara.

Perbudakan modern tidak memerlukan sistem yang brutal, tetapi sistem yang disebut “efisien.” Ia tersembunyi dalam rantai pasok global, dalam harga murah yang kita nikmati, dalam target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipuja tanpa peduli siapa yang dikorbankan, sungguh sebuah dunia yang ironi.

Indonesia termasuk Negara yang Bertumpu pada Tenaga Kerja yang Dieksploitasi

Di Indonesia, bentuk-bentuk eksploitasi buruh berlangsung secara terang-terangan, bahkan dilegalisasi melalui kebijakan negara. UU Cipta Kerja (Omnibus Law) adalah contoh nyata bagaimana negara lebih berpihak pada modal dibandingkan buruh. Melalui regulasi ini, kontrak kerja diperlonggar, pesangon dikurangi, dan kepastian kerja semakin kabur. Buruh hanya dijadikan alat dagang yang dieksploitasi oleh pasar, dan parahnya, negara juga absen terhadap fenomena berdarah atas nama “investasi.”

Ironinya, negara membiayai hidupnya dari tenaga buruh itu sendiri. Setiap bulan, gaji buruh yang seringkali tidak layak dipotong untuk membayar pajak, iuran jaminan sosial, dan berbagai pungutan lainnya yang ternyata tidak memiliki dampak terhadap kehidupan yang layak untuk buruh itu sendiri. Negara dibiayai oleh darah dan keringat buruh yang mereka eksploitasi sendiri. Namun, ketika mereka menuntut hak, mereka dibungkam, diintimidasi, bahkan dikriminalisasi. Inilah bentuk abadi modern yang paling halus namun menyakitkan: tubuh diperas, leher dicekik sehingga tidak bisa menimbulkan suara, serta hukum yang selalu saja memihak pemilik modal. Lagi-lagi, kita hanya berbicara soal dari rantai ke slip gaji menuju evolusi halus perbudakan manusia.

Moralitas yang Hilang atas Nama Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ironi yang paling menyedihkan dari sistem ekonomi modern adalah ketidakpeduliannya terhadap manusia. Pertumbuhan ekonomi selalu saja dijadikan bahan dagangan dibalik eksploitasi yang dilakukan terhadap buruh. Perekonomian dijanjikan untuk terus tumbuh, namun buruh yang menjalankannya semakin tertekan tanpa adanya jaminan atas penghidupan yang layak. Ibaratnya angka PDB lebih penting dari nafas kehidupan buruh sehingga stabilitas investasi lebih suci dari martabat buruh.

Di sini kita harus menggugat sistem yang memandang buruh hanya sebagai penjulang angka produktivitas. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa kemajuan yang dibangun di atas tidak pernah benar-benar kokoh. Ia selalu meninggalkan luka, meninggalkan moralitas sehingga membangun ketimpangan yang berkelanjutan sampai pada akhirnya menghancurkan sendi-sendi dari sosial itu sendiri.

Menuju Ekonomi Manusia

Sudah saatnya kita membalik narasi umum yang terus berkembang hari ini. Negara harus membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil; bukan hanya produktif, tetapi juga manusiawi. Negara tidak boleh berdiri sebagai alat modal atau sebagai penjaga para borjuis, tetapi sebagai pelindung rakyatnya. Setiap kebijakan ekonomi harus bertanya: apa yang bisa didaptkan untuk kemajuan serta kemakmuran rakyat? siapa yang paling dirugikan dari pilihan ekonomi ini? Dan yang tak kalah penting adalah apa yang akan diwariskan sistem ini untuk generasi yang akan mendatang?

Kita tak bisa terus menutup mata terhadap fakta bahwa roda ekonomi Indonesia dan dunia masih merupakan tindakan penderita yang terstruktur. Kita tidak bisa menormalisasi permanen dalam bentuk baru hanya karena ia tidak lagi memakai rantai besi. Sebab, rantai yang tak kasat mata jauh lebih berbahaya: ia melumpuhkan kesadaran, memupuk kebutuhan dan membuat kita lupa bahwa kita sedang dipenjara. Tapi apakah bisa sepenuhnya manusiawi?

Perjuangan Yang Belum Dilakukan

Sayangnya, kita hanya bisa berucap sayangnya kita belum mati. Ia hidup dalam sistem, dalam kebijakan, dalam sikap diam kita terhadap ketidakadilan. Seperti yang disebutkan Marx, abadi adalah kategori ekonomi. Dan jika kita ingin mengakhiri kekecewaan, kita harus mengubah sistem ekonomi yang masuk akal dan menguntungkan, menguntungkan untuk semua kelas.

Dari dulu rakyat hanya dipersenjatai oleh rasa tertindas dan asa yang dikobarkan untuk selalu melaju pada gerakan perlawanan, kita buruh dan kita bukan budak! Maka menjadi suatu keharusan akan kesadaran bahwa evolusi perbudakan mengalami kemajuan yang tak terelakan.

Perlawanan bukan hanya tugas buruh, tapi kewajiban moral setiap kita. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan ekonomi yang berpihak pada kehidupan yang adil dan bukan hanya bersandar pada angka. Sebab tak ada makna dalam pertumbuhan, jika yang tumbuh hanyalah kesenjangan dan penderitaan.

Artikel Lain :

May Day; Sebuah Gerakan Mengungkap Pertentangan Kelas

Penulis : Siti Julaeha

Editor : Agnes Monica

Berita Terkait

Terorisme: Kejahatan Luar Biasa Tanpa Yurisdiksi Jelas
Pembunuhan Massal Penduduk Sipil Gaza; Dimana Hukum Pidana Internasional?
Baru Gajian Dompet Langsung Tipis
Membaca Sejarah dari Tumpukan Sampah
Suharto dan Gelar Pahlawannya; Upaya Penundukan Kembali Gerakan Perempuan
Kekeliruan Anarkisme dalam Melihat Diktator Ploretariat sebagai Alat Perjuangan
Agama, Kuasa, dan Tubuh yang Dibungkam; Menelisik Kekerasan Seksual di Pesantren
Ketika Intoleransi menjadi Beban Tambahan bagi Perempuan
Berita ini 65 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Januari 2026 - 11:33 WIB

Terorisme: Kejahatan Luar Biasa Tanpa Yurisdiksi Jelas

Senin, 5 Januari 2026 - 15:53 WIB

Pembunuhan Massal Penduduk Sipil Gaza; Dimana Hukum Pidana Internasional?

Minggu, 4 Januari 2026 - 21:11 WIB

Baru Gajian Dompet Langsung Tipis

Selasa, 30 Desember 2025 - 19:35 WIB

Membaca Sejarah dari Tumpukan Sampah

Sabtu, 15 November 2025 - 12:16 WIB

Suharto dan Gelar Pahlawannya; Upaya Penundukan Kembali Gerakan Perempuan

Berita Terbaru

Siswa penerima MBG di SD MI Raudhatul Jannah, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, 30 Mei 2025. Penamara/AgnesMonica

Nasional

Kenaikan Anggaran Program MBG; Urgensi atau Ambisi Belaka?

Jumat, 9 Jan 2026 - 00:04 WIB

Ilustrasi : Banksy, Seniman Jalanan Misterius | take via hot.detik.com

Esai

Terorisme: Kejahatan Luar Biasa Tanpa Yurisdiksi Jelas

Selasa, 6 Jan 2026 - 11:33 WIB